Kota Semarang – Ketua DPP PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani mempersilahkan rakyat untuk bersuara, kaitannya dengan posisi kepala negara yang sekarang sedang ramai disorot oleh kalangan kampus dan civitas akademika. Pihaknya juga menyampaikan bahwa rakyat akan menilai terhadap posisi kepala negara tersebut.
“Biar rakyat yang menilai, di mana seorang kepala negara harus memposisikan diri menjelang momentum pemilu. Silahkan rakyat untuk menyuarakan, apakah yang dilakukan presiden sekarang ini, sama seperti yang diharapkan rakyat atau tidak,” ujar Mbak Puan seusai melaksanakan Senam Sicita bersama masyarakat di Lapangan Rempoah, Baturraden, Banyumas, Jumat (01/02/2024).
Sebagai informasi, jajaran civitas akademika dari Universitas Gajah Mada (UGM) baru-baru ini menyampaikan petisi yang berisi kritik terhadap kepala negara. Dalam petisi ‘Bulaksumur’ tersebut, para akademisi ini menganggap presiden sudah melakukan tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” demikian bunyi petisi Sulaksumur.
Tak hanya dari UGM, civitas akademika dari Universitas Islam Indonesia (UII) turut mengkritik kondisi pemerintahan saat ini yang dianggap menyalahgunakan wewenang menjelang Pemilu. Mereka menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap ‘Indonesia Darurat Kenegarawanan’.
Adapun beberapa hal yang menjadi alasan terjadinya kritik di kalangan civitas akademika itu antara lain terjadinya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan penegak hukum dalam proses demokrasi yang sedang bergulir, serta pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.
Tim Editor
