Kota Semarang – Politik dan pemerintahan memang menjadi dua aspek yang saling terkait serta saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Politik berbicara mengenai power atau kekuasaan, sedangkan pemerintahan berbicara tentang authority atau kewenangan.
Untuk itu, maka antara politik dan pemerintahan mestinya memiliki batasan yang dipedomani. Sederhananya, pemerintahan yang ada tidak boleh kemudian digunakan menjadi sarana untuk berpolitik atau memperoleh kekuasaan.
Bukan tanpa sebab, pemerintah merupakan unsur negara yang diakui oleh hukum serta wajib menyelenggarakan tata kelola pemerintahan untuk kepentingan seluruh rakyat. Berbeda dengan politik, karena di dalamnya ada tendensi kekuasaan yang mungkin antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, berbeda kepentingannya.
Ketika politik kemudian mengintervensi pemerintahan secara menyeluruh tanpa batas, bahkan tidak berpedoman dengan kaidah hukum yang berlaku, dampaknya adalah tercipta pemerintahan yang otoriter. Satu orang yang berada di puncak kekuasaan tidak bisa dikontrol dengan apapun dan resiko terbesarnya adalah seluruh kebijakan pemerintahan berorientasi pada ambisi kekuasaannya.
Sesungguhnya, politik dan pemerintahan mesti dijalankan dengan dasar profesionalisme. Politik yang dimotori oleh sebuah partai harus mampu menciptakan tatanan yang baik di tingkat internal terlebih dahulu, sehingga partai itu menjadi partai pelopor. Dengan adanya partai pelopor, maka kader politik yang ada di tingkat pemerintahan bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal.
Pun begitu dengan pemerintahan, di mana unsur negaran ini mesti menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan mengutamakan integritas. Seluruh konsep pemerintahan yang menjadi pedoman tidak boleh dikesampingkan, apalagi merubah langkah karena ada ambisi kekuasaan yang dititipkan.
Sang Proklamator, Bung Karno pernah mengingatkan bahwa sesungguhnya kekuasaan dalam ranah politik tidak-lah abadi. Untuk itu, maka kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang politik sebenarnya harus diorientasikan untuk pengabdian, untuk memperkuat tenaga Kaum Marhaen.
“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa,” pesan Bung Karno.
Tim Editor