Pemkot Semarang Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut

0
Pemkot Semarang
Foto: Mbak Ita (Tengah) Menerima LHP LKPD Didampingi Ketua DPRD Kota Semarang, Kadalusman (Kanan) dari BPK Perwakilan Jateng (20/05/2024)

Kota Semarang – Pemkot Semarang kembali menorehkan prestasi kinerja. Kali ini, pemkot menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) 2023.

Sebagai informasi, Opini WTP ini menunjukkan bahwa Pemkot Semarang sudah optimal dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam hal transparansi. Penghargaan ini juga merefleksikan program-program dari Pemkot Semarang sudah on the track, tidak ada indikasi penyalahgunaan anggaran serta kewenangan.

Foto: Penganugerahan Opini WTP dari BPK Perwakilan Jateng Kepada Pemkot Semarang

Penghargaan itu diterima langsung oleh Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita didampingi oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman. Mereka menerima LHP LKPD tersebut di Kantor BPK Perwakilan Jateng, Semarang, Senin (20/5/2024).

Alhamdulillah, kami menerima LHP LKPD tahun 2023 dari BPK. Ini merupakan ke delapan kalinya Pemkot Semarang mendapatkan predikat WTP,” ujar Mbak Ita dalam siaran pers, Selasa (21/5/2024).

Raihan WTP itu dimulai sejak 2016, setahun setelah Walkot dan Wakil Walkot Semarang dilantik. Hingga saat ini, di bawah kepemimpinan Mbak Ita, Pemkot Semarang terus mempertahankan Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jateng.

“Berbagai hal terus kami lengkapi. Ini tentu adalah kerja keras teman semua dan support yang tak terkira dari tim BPK sehingga menjadi cambuk sekaligus pembelajaran ke depan untuk lebih baik,” paparnya.

Mbak Ita mengatakan, jajaran Pemkot Semarang akan terus berproses menjalankan percepatan pembangunan dengan tetap taat pada peraturan yang ada. Menurutnya, banyak dinamika untuk proses pembuatan LKPD di Kota Semarang.

“Ini merupakan upaya kami agar bisa selalu bekerja sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada. Ini semua milik rakyat yang harus kembali dan diaudit untuk rakyat,” tegas Mbak Ita.

Tim Editor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here