Samuel Wattimena di RDP Komisi VII: Jangan Sampai Ada Blank Spot Saat Piala Dunia 2026

JAKARTA — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 13 Mei 2026. Rapat yang berlangsung dinamis ini menyoroti tiga agenda krusial: karut-marut seleksi jajaran direksi penyiaran publik hingga kesiapan infrastruktur menyongsong pesta bola sejagat, Piala Dunia 2026.

Pantauan di lokasi menunjukkan rapat sempat menghangat saat membahas progres seleksi Direktur Utama TVRI dan Dewan Pengawas RRI yang dinilai berlarut-larut. Parlemen mendesak agar proses transisi kepemimpinan di kedua media pelat merah tersebut berjalan transparan tanpa intervensi politik yang mencederai independensi publik.

Sorotan Tajam Dominasi Piala Dunia 2026
Tak hanya urusan dapur organisasi, agenda ketiga terkait kesiapan hak siar dan teknis penyiaran Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari juga menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Samuel Wattimena, mengingatkan TVRI agar tidak main-main dalam mempersiapkan hajatan besar ini.

Menurut Samuel, Piala Dunia bukan sekadar tontonan hiburan, melainkan momentum pembuktian bahwa TVRI mampu menghadirkan siaran berkualitas tinggi yang menjangkau hingga ke pelosok nusantara.

“Kami di Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 adalah pertaruhan wajah LPP kita. Rakyat membayar iuran dan pajak, maka hak mereka untuk menikmati siaran berkualitas tanpa gangguan teknis adalah mutlak,” ujar Samuel di sela-sela rapat.

Desainer senior yang kini duduk di parlemen itu juga menambahkan bahwa TVRI harus memastikan kesiapan infrastruktur digitalnya mumpuni agar tidak kalah saing dengan platform swasta.

“Jangan sampai ada wilayah blank spot atau kendala hak siar yang merugikan masyarakat di daerah terpencil. Seleksi Dirut yang sedang berjalan harus melahirkan pemimpin yang langsung siap kerja, bukan yang gagap menghadapi ajang sebesar Piala Dunia,” kata Samuel menegaskan.
Tiga Poin Utama RDP Komisi VII dengan LPP:

• Seleksi Dirut TVRI: Komisi VII meminta panitia seleksi bergerak cepat namun tetap akuntabel untuk mengisi kekosongan nakhoda definitif.
• Dewan Pengawas RRI: DPR menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang independen demi menjaga netralitas informasi menjelang agenda-agenda nasional.
• Infrastruktur Piala Dunia 2026: LPP diminta mematangkan jangkauan transmisi digital (Analog Switch Off) agar siaran dapat diakses secara merata dan gratis oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung dengan agenda mendengarkan jawaban dan klarifikasi dari perwakilan manajemen TVRI dan RRI terkait kendala teknis dan manajerial yang mereka hadapi di lapangan.

Tim Editor