PAD Rendah, Legislator Banteng Pemalang Minta Pemkab Lebih Inovatif

1
Foto: Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pemalang, Budi Harmanto

Kabupaten Pemalang – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pemalang, Budi Harmanto meminta Pemerintah (Eksekutif) Kabupaten Pemalang segera membuat kebijakan fiskal dalam upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selasa (15/6/2021).

Saran yang disampaikan oleh Legislator Banteng ini adalah menjawab adanya penilaian yang dilakukan oleh pengamat kebijakan daerah di Kabupaten Pemalang yang menilai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sedang dibahas Pansus DPRD Pemalang tak hanya utopis atau angan-angan saja.

Karena dalam pelaksanaannya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kemampuan fiskal daerah yang minim karena dampak Pandemi dan persiapan Pilkada 2024 yang kemungkinan menyedot anggaran besar dalam 1 tahun. Kebijakan itu berupa pembenahan sistem regulasi dan inovasi terutama dalam hal pajak retribusi.

“Solusi jangka pendek misalnya, kita berharap penerapan E-tiketing bisa dilaksanakan. Ini penting, guna mengatasi kebocoran-kebocoran yang selama ini ada. Saya sudah belajar dari daerah lain yang sudah menerapkan E-tiketing, kenaikannya luar biasa,” kata Budi Harmanto yang juga Ketua PAC Bantarbolang.

Oleh karena itu, keberadaan lahan-lahan yang mangkrak harus bisa dimanfaatkan lagi, agar tetap produktif sehingga bisa menambah pendapatan daerah.

“Kita sebagai daerah yang memiliki galian C terbanyak. Pemanfaatannya bahkan merambah sampai daerah-daerah lain, namun berapa besar kontribusi yang mereka berikan. Ini yang seharusnya dijawab dengan membuat regulasi yang berpihak pada peningkatan PAD, jangan sampai daerah-daerah lain yang mendapat manfaat sedangkan alam dan infrastruktur kita rusak,” tegas Budi Sapi sapaannya.

Budi Sapi berpendapat, selama ini kondisi PAD dari tahun ke tahun masih stagnan. Ia berharap, ada politik will (komitmen) dan inovasi yang dilakukan Eksekutif dalam meningkatkan PAD dengan strategi yang terukur. “Secara substansi sebenarnya bisa dijalankan. Namun, segala kebijakan yang dibuat pasti berpengaruh kepada pihak lain, ini yang menjadi tantangan,” pungkasnya.

Koresponden : Agus Siswanto

1 COMMENT

Leave a Reply to Hades Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here