Kabupaten Brebes – Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, Muhammad Rizki Ubaidillah mengamati database penerima program bantuan sosial (Bansos) bagi warga kurang mampu di masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan pada saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) Pemerintah Kabupaten Brebes bersama Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Rabu (8/7/2020).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, Muhammad Rizki Ubaidillah mengatakan, database penerima bantuan sosial yang tidak akurat sehingga ditemukan beberapa persoalan dalam pemberian bansos. Mulai dari daftar penerima, verifikasi faktual sampai dengan validasi di lapangan yang tidak sesuai dengan database. Akurasi data kemiskinan bagi Pemerintah merupakan keniscayaan mutlak. Selain itu, data kemiskinan menjadi basis program bantuan sosial Pemerintah. Tanpa hal tersebut, penyaluran Bansos dapat memicu konflik sosial karena tidak tepat sasaran.
“DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Brebes agar segera memperbaiki database tersebut. Termasuk, merencanakan kebijakan serta mempersiapkan perincian anggarannya. Selain itu, ketersediaan data yang akurat mengenai kemiskinan merupakan hal yang sangat penting. Sebab, dengan adanya data, akan meminimalisir konflik sosial di masa Pandemi Covid-19,” tutur Muhammad Rizki Ubaidillah yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes.
Muhammad Rizki Ubaidillah menambahkan, dengan adanya data, keterlambatan bantuan sosial yang akan memicu permasalahan sosial dimasyarakat akan dapat dihindari. Saat ini, di Kabupaten Brebes terdapat kekacauan database penerima bantuan terdampak Covid-19. Kekacauan database tersebut banyak terjadi di tingkat desa.
“Data tersebut seharusnya bersistem cepat, terbuka, mudah serta terupdate. Masalah yang ditemukan adalah terdapat data penerima bantuan yang tidak sesuai dan mengakibatkan bantuan yang tidak tepat sasaran. Beberapa persoalan bantuan sosial yang kacau di antaranya adalah data bantuan Covid-19 desa, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Provinsi (Banprov) Covid-19, Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten,” imbuhnya.
Di sisi lain, database sangat diperlukan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan sosial di masyarakat. Termasuk di antaranya program RTLH, per tahun dari atas ke bawah, dan setiap tahun tidak selesai, serta masih banyaknya pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Padahal program KIS atau BPJS PBI bagi warga tidak mampu, sebanyak 1,2 juta kartu dibagikan secara gratis. Jadi berapapun anggaran untuk SKTM pasti habis.
“Saya meminta kepada Pemerintah agar database dapat segera diperbaharui. Sebab data yang akurat kondusifitas dapat menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat. Selain itu, penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.
Koresponden: RiRi
