Kabupaten Kebumen – Anggota DPRD Kebumen, H. Tongat mengungkapkan, kesadaran masyarakat untuk ikut serta jaminan keselamatan yang dicanangkan BPJS Ketenagakerjaan di Kab. Kebumen terbilang masih belum optimal.
Pernyataan itu disampaikan oleh H. Tongat yang merupakan Politisi PDI Perjuangan, usai rapat kerja Komisi B DPRD Kebumen dengan agenda optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kab. Kebumen.
Rapat yang digelar secara virtual tersebut diikuti Kepala Disnaker KUKM Kebumen serta Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan KCP Kebumen. Meski melalui daring, rapat berlangsung hangat dengan diskusi pembahasan mengenai isu jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pihaknya menyampaikan, merujuk kepada UU BPJS pasal 15 ayat 1 yang menyatakan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
“Karena bersifat wajib tentu ada sanksi entah itu administratif atau yang lain. Ini yang mesti kita pahami bersama,” terangnya, Rabu (14/07/2021).
Namun faktanya, ia menyebut masih cukup banyak perusahaan atau pemberi kerja yang abai terhadap regulasi tersebut. Untuk Kebumen sendiri, sebut dia, terdapat sedikitnya 7.600 pekerja dari 14.500 pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.
“Mengacu data dari dinas terkait, masih ada selisih sekitar 6.900 orang yang belum mengikuti jaminan sosial. Ini menjadi perhatian kami karena itu berbicara hak dan kewajiban,” terangnya.
Melihat hal itu, ia mendorong kepada OPD terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih gencar sosialisasi memberikan pemahaman tentang pentingnya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Produk BPJS Ketenagakerjaan ini saya melihat gampang-gampang susah. Harus ada pendekatan untuk menyadarkan dengan pola humanis dan komunikatif agar mengena ke berbagai segmen yang telah ditentukan,” tutupnya.
Koresponden : MH
