Kabupaten Sragen – DPRD Sragen prihatin dengan munculnya sejumlah aduan dari buruh terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran ini. Dinas terkait dan perusahaan diminta segera turun tangan mencari solusi terbaik agar semua bisa berjalan sesuai ketentuan tanpa ada yang dirugikan. Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Sragen Suparno, Senin (03/05/2021).
Suparno mengatakan sejauh ini memang belum menerima aduan langsung dari buruh terkait pembayaran THR. Namun dari informasi yang diterimanya, memang ada aduan perihal perusahaan yang diduga tidak membayar THR sesuai ketentuan.
Ia berharap perusahaan dan buruh bisa duduk bersama agar bisa mencapai kesepakatan terbaik perihal pemberian THR. Dinas terkait yakni Disnaker juga diharapkan bisa memfasilitasi dan terjun melakukan penanganan agar persoalan THR bisa mendapat solusi tanpa ada yang dirugikan.
“Saya berharap semua bisa menyadari tanggungjawab dan kewajibannya masing-masing. Termasuk kaitannya dengan THR ini. Harapan kami bisa dicari solusi terbaik,” papar Ketua DPRD yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sragen tersebut.
Legislator asal PDI Perjuangan itu menyampaikan solusi dan kesadaran bersama sangat diperlukan mengingat situasi saat ini memang dilematis. Di satu sisi, THR merupakan hak buruh yang besarannya sudah diatur dan ditentukan undang-undang.
“Kesadaran dan tanggungjawab, ini yang perlu digarisbawahi. Kami minta dinas turun tangan, apapun persoalan harus bisa diselesaikan. Setiap aduan segera ditangani dan dicarikan solusi terbaik,” tutupnya.
Koresponden: Rafif Abrar S dan Rafif Qais A
