Kabupaten Pemalang – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahap I, tentang RPJMD Kab. Pemalang tahun 2021-2026 mengalami deadlock atau jalan buntu. Hal ini disampaikan Ketua Pansus I DPRD Kab. Pemalang, Budi Harmanto pada Koresponden Derap Juang Pemalang, Senin (14/6/2021).
Politisi PDI Perjuangan yang biasa disapa Budi Sapi ini menyampaikan, bahwa penyebab deadlock ini karena Pansus DPRD menilai ada tiga hal yang belum mencapai kata sepakat.
“Ada tiga hal yang rupanya masih belum sesuai dengan hati nurani kami. Pertama, target indikator IPM yang masih rendah, kemudian laju inflasi. Lalu bargaining dari opini BPK harus dicantumkan untuk pencapaian WTP, sedangkan ini tidak ada,” katanya.
Sebagai kader Partai yang diamanahi, lanjut Budi Sapi, tentu amanat tersebut bukan tanpa dasar atau tanpa tujuan untuk rakyat. Fraksi PDI Perjuangan ingin segala kebijakan untuk kemaslahatan umat atau kebijakan yang tidak membungkungi rakyat.
“Kami membawa amanah Partai, di mana kami selaku anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tidak lagi di dalam pemerintahan, kalau harus dikatakan bersikap oposisi, maka kami berada di oposisi yang konstruktif. Ini sejalan dengan arahan Ketua DPC Partai, H. Junaedi yang memberikan instruksi kepada seluruh anggota Fraksi agar serius dalam rapat-rapat dan harus mampu mengkritisi seluruh pembahasan pada Pansus,” jelasnya.
Lebih lanjut, Budi Sapi juga sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Kec. Bantarbolang menambahkan, “coba bayangkan, target indikator IPM hanya di angka 68, hanya naik 0,60, ini menunjukkan pemerintah tidak optimis. Berdasarkan penyampaian OPD, seharusnya di angka 70 kita mampu. Ini yang harus dipahami bersama, jadi bukan kami mementingkan suatu golongan, Partai, koalisi, atau apa pun, tapi semua kami lakukan demi Pemalang yang maju. Punya IPM yang tinggi yang bisa bersaing dengan daerah lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pemalang, Supa’at mengatakan, rupanya anggota DPRD mempunyai semangat yang luar biasa. Dalam artian menginginkan upaya-upaya percepatan dan peningkatan targetan-targetan yang sudah disampaikan. “Kami dari Bappeda berharap, semua OPD siap nyengkuyung bersama, sehingga OPD tidak lede-lede lagi ke depan,” katanya.
Atas keputusan ini, Pansus memberikan waktu untuk menyelesaikan persoalan ini sebelum rapat singkronisasi.
Koresponden : Agus Siswanto