Kabupaten Karanganyar – Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Karanganyar, Bagus Selo mensinyalir, saat menjelang puasa seperti ini, apabila pengawasan yang tidak ketat, biasanya muncul pengusaha dan industri nakal, melakukan PHK. Namun, usai lebaran melakukan rekrutmen kembali. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari THR. Bagus Selo berharap, hal tersebut jangan sampai terjadi di Kab. Karanganyar.
Bagus Selo meminta kepada Disdagnakerkop Kab. Karanganyar, untuk memperketat pemantauan kepada industri. Meskipun Bagus Selo memahami kewenangan berada di Disnakertrans Provinsi, namun hal ini harus dikoordinasikan.
“Hal tersebut memang menjadi kewenangan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Namun, karena industri itu berada di Kab. Karanganyar, maka Disdagnakerkop Kab. Karanganyar harus mencari informasi, serta berkoordinasi, agar industri tidak melakukan PHK secara sewenang-wenang. Hal tersebut diperlukan peran Pemerintah, agar situasi kondusif. Sebab, masalah itu sensitif dan sangat mungkin terjadi, sehingga harus dilakukan pemantauan,’’ tutur Bagus Selo, yang juga Ketua DPRD Kab. Karanganyar.
Sementara itu, Kepala Disdagnakerkop Kab. Karanganyar, Martadi mengungkapkan, pihaknya sudah mengirim surat himbauan kepada pimpinan pabrik, untuk menahan diri agar tidak melakukan PHK, ataupun merumahkan pekerja. Terlebih, tindakan tersebut hanya dijadikan strategi, untuk tidak memberikan THR kepada pekerja.
“Kalau bisa kita harus menahan diri. Jangan sampai memancing gejolak di tengah suasana Kab. Karanganyar yang sudah tenang dan kondusif ini. Suasana Pandemi Covid-19, perlahan mulai kondusif. Kami hanya bisa mengimbau dan memantau. Sebab, kewenangan pengawasan berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” pungkasnya.
Koresponden : Rifqi