Kota Semarang – Wakil Ketua II Komite IV DPD RI Casytha A. Kathmandu kunjungan ke BPKP Jawa Tengah, terkait pengawasan atas dana jaring pengaman sosial dan dana desa, Rabu (10/6).
Kunjungan yang dilakukan di Kantor BPKP Jawa Tengah dalam rangka Diskusi dan Serap Aspirasi (Reses). Kunjungan dilakukan berupa Rapat Terbatas dengan mengedepankan protokol kesehatan. Hal ini disambut baik oleh Kepala Perwakilan BPKP Jateng Wasis Prabowo beserta Jajaran.
Pada kesempatan ini Casytha A. Kathmandu (Casytha) menerima penyampaian kinerja BPKP Jateng dalam pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19. Kepala Perwakilan BPKP Jateng Wasis Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas kunjungannya di Kantor kami.
Selanjutnya, Wasis Prabowo selaku Kepala Perwakilan BPKP Jeteng beserta Jajaran menyampaikan beberapa permasalahan penting yang harus diperbaki diantaranya terkait adanya potensi duplikasi data penerima bantuan sosial Covid-19 dan potensi data penerima yang invalid.
“Rekomendasi Perwakilan BPKP Jateng diantaranya meningkatkan koordinasi kepada OPD terkait serta Kementerian Sosial terkait data penerima bantuan social Covid-19,” jelas Wasis.
Casytha A. Kathmandu selaku Wakil Ketua II Komite IV DPD RI mengapresiasi hasil kinerja pengawasan BPKP Jateng terkait dalam monitoring bantuan jaring pengaman sosial Covid-19 dan menginstruksikan Kepala OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, sehingga program penyaluran bantuan sosial Covid-19 yang masih berjalan saat ini dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.
Kemudian dari hasil koordinasi tersebut dapat bersinergi dengan data yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa. Sehingga, potensi data duplikat dan data invalid dapat diminimalisir dan menjadi perbaikan untuk penyaluran bantuan sosial tahap selanjutnya.
Di pertemuan terbatas Casytha menyampaikan usulan bahwa perlu adanya sinergi antara BPKP yang menaungin Jawa Tengah untuk merangkul Eksekutif serta melibatkan Legislatif di daerah terkait pengawasan jaring pengaman sosial dan dana desa. Karena hal ini perlu untuk mendekatkan BPKP dengan pemangku kebijakan di daerah agar rekomendasi dari BPKP bisa tersampaikan oleh para pemangku kebijakan.
“Mungkin perlu saya sampaikan usulan untuk BPKP agar melibatkan Legislatif kalau tidak keberatan diundang saja. Jadi, perlu merangkul Eksekutif sekaligus Legislatifnya,” Ujar Casytha.
Tim Media Casytha
