Mbak Puan: Pemerintah Harus Memahami Prosedur Vaksin Covid-19 Sesuai Kaidah Ilmiah
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk memfasilitasi pemberian Vaksin Covid-19 kepada masyarakat tidak mampu. Menurutnya, kelompok masyarakat tidak mampu harus menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam hal pemberian vaksin Covid-19.
“Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan kelompok masyarakat mana yang penting untuk terlebih dahulu diberikan vaksin Covid-19. Pemerintah mesti memfasilitasi pemberian vaksin kepada masyarakat yang tidak mampu dan berisiko tinggi. Biaya harus dipertimbangkan, jangan sampai menjadi hambatan orang mengakses vaksin Covid-19,” kata Mbak Puan, sapaan akrab Ketua DPR RI dalam keterangan pers kepada wartawan, Senin (26/10/2020).
Mbak Puan juga mengingatkan Pemerintah untuk tak lupa melakukan sosialisasi terkait vaksin. Pelibatan dokter hingga tokoh masyarakat disebut menjadi hal penting yang tak boleh dilupakan dalam proses sosialisasi tersebut nantinya.
“Sosialisasi masif dan edukasi secara terus-menerus harus dilakukan agar tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap vaksin. Libatkan dokter, ahli kesehatan, tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Jangan berasumsi bahwa semua orang akan langsung paham dan setuju untuk divaksin,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Menurut Mbak Puan, selain manfaat vaksin, Pemerintah juga harus mensosialisasikan bahwa vaksin tersebut aman, sehingga tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Pihaknya juga tidak boleh lupa mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan. Hal ini tak lain karena jutaan orang Indonesia diproyeksikan divaksin dalam waktu serentak.
“Kami di DPR meminta agar Pemerintah memastikan benar-benar bahwa prosedur pembuatan vaksin sudah sesuai kaidah ilmiah. Prosesnya tidak boleh lengah sedikit pun, faktor keamanan mesti betul-betul diperhatikan karena nyawa manusia menjadi taruhannya. Pemerintah juga harus memastikan status halal atau haram vaksin tersebut,” tegasnya.
Mbak Puan juga menyebut Negara harus berupaya sekuat tenaga untuk bisa memproduksi vaksin sendiri. Sejauh ini, vaksin yang rencananya akan didistribusikan oleh Pemerintah berasal dari negara lain.
“Kami mengapresiasi kerja Pemerintah yang berhasil menjalankan kerja sama dengan berbagai negara dalam pengadaan vaksin. Tetapi, kita sendiri di dalam negeri harus bisa cukup produksinya, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menerima vaksin,” pungkasnya.
Editor: Saekhul Hana
