Kabupaten Banyumas – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab. Banyumas, Agus Priyanggodo, meminta kepada Pemerintah Kab. (Pemkab) Banyumas meninjau kembali gerakan Jawa Tengah di rumah saja, pada tanggal 6-7 Februari 2021, sesuai Surat Edaran (SE) Bupati, Kamis (4/2/2021).
Menurut mas Nova sapaan akrab Agus Priyanggoda, menilai kebijakan Pemprov di rumah saja pada tanggal 6-7 Februari 2021 tidaklah efektif, dengan tidak adanya sanksi dan terkesan asal-asalan.
Mas Nova, yang juga sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Banyumas menilai ” kebijakan Pemprov mungkin perlu dianalisis ulang, karena tanggal 6-7 Februari, di hari sabtu dan minggu, sudah terbiasa bagi Pemerintah, baik ASN-nya maupun yang menggunakan pola jam kerja pemerintah, karena hari tersebut adalah hari libur. Tetapi, bagi masyarakat umum akan terasa sekali, terutama hari sabtu adalah hari dengan istilah hari baik. Maka perlu ada rumusan kebijakan yang evektif untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, jangan kemudian membuat kebijakan yang asal-asalan tanpa ada hasilnya.
Menyikapi hal itu, pembatasan jam operasional pasar bisa menjadi opsi agar perputaran ekonomi tetap berjalan, sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, dengan menyesuaikan pembatasan jam operasional. “Contoh ada batasan pelaku usaha operasional sampai jam 19.00 WIB saja. Karena tempat usaha dan pasar sumber ketersediaan bahan pokok. pasar, mall modern, tempat usaha lainya di batasi jam operasionalnya,”.
Mas Nova yang juga tokoh Pemuda Pancasila mengungkapkan, dalam SE tidak diterangkan atau ada penjelasan sanksi. Sehingga penutupan mall moderm, pasar, dan usaha, justru bisa berdampak bagi masyarakat baik pedagang maupun masyarakat. Terkait kebutuhan pokok.
“Kebijakan terkait obyek perekonomian masyarakat ini sangat sensitif. Pada prinsipnya juga harus di pertimbangkan. Apalagi, kategori angka kemiskinan di jateng masih tinggi. Pemulihan ekonomi di jawa tengah pandemi Covid-19 harus terus didorong dan di upayakan pemerintah,” pungkas mas Nova.
Koresponden: Egar
