KOMISI VII DPR Soroti Evaluasi Program Kementerian UMKM, Samuel Wattimena Desak Pendampingan Tak Berhenti di Seremonial

JAKARTA– Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Rapat ini fokus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah program strategis pemerintah yang tengah berjalan.

Beberapa program yang menjadi sorotan utama dewan antara lain Soft Launching Pelayanan Sapa UMKM, pelaksanaan program standardisasi dan sertifikasi usaha, penguatan ekosistem wirausaha, hingga perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, memberikan catatan kritis sekaligus penekanan kuat dalam rapat tersebut. Politikus yang dikenal konsen pada isu ekonomi kreatif dan kerakyatan ini menegaskan bahwa program-program tersebut tidak boleh sekadar menjadi seremonial serapan anggaran, melainkan harus berdampak langsung pada kenaikan kelas pelaku usaha di daerah.

“Kami mengapresiasi inovasi seperti Pelayanan Sapa UMKM. Namun, catatan krusial dari kami di Komisi VII adalah soal konsistensi pasca-peluncuran. Jangan sampai setelah soft launching, aplikasinya mandek atau responsnya lambat. Pelayanan ini harus benar-benar menjadi jembatan interaktif, bukan sekadar etalase digital,” ujar Samuel di sela-selap rapat.

Samuel juga menyoroti realisasi program standardisasi dan sertifikasi usaha, seperti sertifikasi halal dan BPOM gratis bagi usaha mikro. Menurutnya, hambatan utama di lapangan sering kali bukan pada minat pelaku UMKM, melainkan rumitnya birokrasi dan minimnya pendampingan yang berkelanjutan.
Terkait perluasan akses pembiayaan dan penguatan ekosistem wirausaha, Samuel mendesak Kementerian UMKM untuk memperkuat koordinasi dengan lembaga keuangan agar skema permodalan bisa diakses dengan mudah oleh pelaku usaha di level akar rumput tanpa syarat yang mencekik.

“Penguatan ekosistem wirausaha itu kuncinya ada pada integrasi. Kita tidak bisa bicara perluasan akses pembiayaan kalau pelaku UMKM-nya sendiri belum melek literasi keuangan atau belum tersertifikasi. Jadi, program-program ini harus berjalan simultan, saling mengunci, dan didampingi dari hulu ke hilir hingga mereka benar-benar mandiri secara ekonomi,” kata legislator tersebut.

Rapat kerja ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa Kementerian UMKM akan menyerahkan laporan berkala mengenai indikator kinerja utama (KPI) dari masing-masing program yang dikritisi oleh dewan. Komisi VII menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat agar anggaran negara yang dialokasikan mampu menggerakkan roda ekonomi nasional melalui sektor UMKM.

Tim Editor