Kabupaten Pemalang – Ketua DPRD kabupaten Pemalang, H.M. Agus Sukoco melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah agen penyalur program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pemalang, Sabtu, (25/4/2020).
Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan penyebaran virus Covid-19 tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 30 Miliar yang khusus digunakan untuk jaring pengaman sosial (Sosial Safety Net) yang salah satunya direalisasikan dalam program BPNT.
Ketua DPRD kabupaten Pemalang, H.M. Agus Sukoco mengatakan, Program BPNT di Kabupaten Pemalang telah menuai polemik di masyarakat. Sebab, berdasarkan laporan dari masyarakat telah ditemukan oknum yang diduga melakukan pemotongan bantuan di setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dimungkinkan dapat merugikan anggaran negara mencapai miliaran rupiah.
Agus menambahkan, Kabupaten Pemalang terdapat sekitar 119.000 KPM dengan masing-masing keluarga menerima bantuan sebesar Rp. 200.000. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk sembako yang dapat diambil disetiap agen yang telah ditentukan dengan cara menyerahkan kartu Program BPNT yang dimiliki oleh masing-masing KPM.
Dalam melakukan sidak di sejumlah agen BPNT, Agus menemukan sejumlah harga sembako yang tidak sesuai dengan harga di pasaran pada umumnya. Selain itu, dalam penyidakan juga ditemukan kejanggalan pada kualitas sembako yang diterima oleh masyarakat yang tidak sesuai standar.
“Masalah tersebut kami serahkan ke pihak yang berwajib. Dan sampai saat ini sedang dilakukan pemeriksaan kepolisian,” tutup Agus yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan kabupaten Pemalang.
Koresponden: Buyung
