Kabupaten Purbalingga – Pemkab Purbalingga menyelenggarakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, kepala OPD terkait dan stakeholder, di gedung OR Graha Adiguna. Pertemuan ini bertujuan untuk memonitor perkembangan inflasi dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi, khususnya menyikapi dampak penyesuaian harga BBM, Kamis (13/10/2022).
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ, M.M., mengungkapkan, Kab. Purbalingga harus mempunyai data inflasi sendiri, sehingga tidak lagi mengacu data Banyumas, maupun Cilacap. Sebab, kedua kabupaten tersebut memiliki wilayah yang lebih luas dan penduduk lebih banyak dibanding Purbalingga.
“Jadi, kalau dibandingkan tidak apple to apple,” tuturnya.
Bupati Tiwi, yang juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Purbalingga meminta, agar Bappelitbangda bisa kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga untuk menghitung inflasi Purbalingga. Dengan data inflasi diketahui, maka bisa ditentukan arah kebijakan yang tepat untuk mengendalikan.
Terkait komoditas pasar yang naik, akhir-akhir ini terutama Cabe, Bupati Tiwi meminta agar, TPID ada intervensi lebih. Menurutnya, bantuan bibit Cabe yang diberikan Dinpertan kepada masyarakat selama ini belum cukup mengatasi inflasi.
“Maka, hal ini harus disengkuyung oleh temen-temen yang ada di desa. Kebetulan penggunaan Dana Desa (DD) sudah jelas 20% untuk ketahanan pangan. Dana Desa pun bisa digunakan untuk pengendalian inflasi, jangan sampai penggunaannya tidak jelas,” imbuhnya.
Maka dari itu, dana ketahanan pangan tersebut bisa disinergikan dengan program kabupaten Macan Manis (Mama Cantik Menanam Cengis/cabe rawit), yaitu memberdayakan masyarakat untuk menanam Cabe di pekarangan rumah.
“Nanti, ibu Ketua TP PKK bisa menginstruksikan dari PKK Kabupaten, kecamatan hingga desa menjadi suatu gerakan menanam cabe di pekarangan dengan dukungan anggaran DD,. Hal ini bisa menjadi suatu intervensi,” pungkasnya.
Koresponden : B Agung P
