Kabupaten Purbalingga – Angka kasus Covid-19 yang terjadi di Kab. Purbalingga dalam beberapa hari terakhir mengalami peningkatan. Maka dari itu, perlu adanya kebijakan yang tepat dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, saat menghadiri Forum Diskusi Sinergitas Penanganan Covid-19 di Karesidenan Banyumas, yang dipimpin oleh Danrem 071/Wijayakusuma, di Aula Jenderal Soedirman Makorem 071/Wijayakusuma, Rabu (30/6/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tingkat desa menjadi ujung tombak dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Namun, dalam penanganannya masing-masing desa memiliki semangat, serta kepedulian yang berbeda.
“Faktor anggaran menjadi salah satu alasan, karena masing-masing desa mempunya Dana Desa (DD) yang berbeda. Tentunya persentase masing-masing desa dalam mengalokasikan DD untuk penanganan Covid-19 berbeda,” tutur Tiwi, sapaan akrab Dyah Hayuning Pratiwi.
Bupati Tiwi menambahkan, kecenderungan masyarakat dalam memasuki 1,5 tahun masa Pandemi Covid-19 berada dalam tahap jenuh, namun Pemerintah Kab. Purbalingga, bersama unsur Forkopimda, termasuk Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama terus meyakinkan masyarakat tentang Pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Pemerintah Kab. Purbalingga terus memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa Covid-19 benar-benar nyata dan bukan rekayasa.
“Dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini juga dibutuhkan kebijakan yang sama antar daerah, khususnya di Eks Karesidenan Banyumas, agar tidak terjadi salah persepsi di tengah masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Selain itu, kekompakan, serta sinergitas antara seluruh stakeholder, bersama dengan masyarakat juga harus bersatu, agar Pandemi ini segera berakhir,” imbuh Tiwi, yang juga Kader PDI Perjuangan Kab. Purbalingga.
Sementara itu, Danrem 071/Wijayakusuma, Kolonel. Inf. Dwi Lagan Safrudin mengungkapkan, pihaknya memberanikan diri untuk berbagi pendapat, terkait tindakan yang akan dilakukan bersama-sama dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Eks Karesidenan Banyumas, terlebih dengan bertambahnya kasus Covid-19 di Jawa Tengah. Hasl itu perlu adanya kekompakan, serta kesamaan dalam penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Pusat.
Kolonel. Inf. Dwi Lagan Safrudin juga menegaskan, jangan sampai ada kebijakan yang berbeda antar daerah, terlebih dalam menangani Pandemi Covid-19. yang saat ini kasusnya mengalami peningkatan. Menurutnya, berbagi pendapat antara Pimpinan Daerah se-Eks Karesidenan Banyumas ini sangat diperlukan, untuk menyelaraskan kebijakan di masing-masing daerah.
“Upaya pendisiplinan protokol kesehatan di masing-masing daerah sudah maksimal. Namun, kebijakan terkait dengan kegiatan masyarakat ini yang harus disamakan, serta diselaraskan dengan peraturan Pemerintah Pusat. Sebab, kita semua berharap, Pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir,” pungkasnya.
Koresponden : Agung
kebijakan daerah memang berbeda beda yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk lebih prokes.