BHB Gelar Sosialisasi Perda No.7 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub Jawa Tengah

0

Kabupaten Banyumas – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dapil Banyumas-Cilacap, Bambang Hariyanto Bachrudin, menggelar Sosialisasi Perda No.7 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Bawaslu Kab. Banyumas, Ketua KPU Kab. Banyumas, serta masyarakat Kelurahan Karangklesem dan sekitarnya, yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Minggu (27/11/2022).

Diketahui, pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur atau Pilgub Jateng pada 2024 membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka, mulai sekarang ini, perlu ada dana cadangan atau dana yang disisihkan dari setiap satu tahun anggaran.

Sosialisasi Perda No.7 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024.  

Dalam sambutan KomandanTe Bintang Tiga Provinsi Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Bachrudin, yang kerap disapa BHB, mengatakan, dana cadangan ini dimaksudkan untuk meringankan beban anggaran daerah. Setiap tahun anggaran harus ada alokasi untuk menyisihkan anggaran Pilgub 2024.

BHB yang saat ini menduduki Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah menegaskan, pada tahap persiapan, meliputi perencanaan program dan anggaran, sosialisasi, pembentukan PPK, PPS dan KPPS sampai pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Pada tahap penyelenggaraan mulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi sampai pada penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan suara sampai pada pengangkatan calon terpilih.

Lebih lanjut, BHB, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap, kualitas Pilkada mendatang semakin baik. Proses demokratisasi harus terus dibangun kepada masyarakat sesuai bunyi Undang-undang Dasar. Soal dana cadangan, karena sudah ada payung hukum undang-undang, maka ada fokus penajaman yang perlu diperhatikan.

“Masih tingginya tingkat dan potensi pemborosan, serta masih maraknya permasalahan politik dan politisasi anggaran. Masalah-masalah ini yang harus turut jadi perhatian,” ungkapnya.

BHB menambahkan, pihaknya masih akan terus menerima masukan dari semua kalangan. Beberapa pekan ini berkeliling ke KPU kabupaten/kota untuk mencari masukan, sekaligus bertanya perihal persiapan jelang pilkada di 21 daerah.

Koresponden : Karsim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here