Afif Nurhidayat Hadiri Deklarasi Zona Integritas WBK dan WBBM

0
Foto: Deklarasi Perancangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Kab. Wonosobo

Kabupaten Wonosobo – Deklarasi perancangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukan Polres Wonosobo. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayata hadiri Deklarasi tersebut yang bertempat di Markas TNI Dandim 0707/Wonosobo Letkol Czi Wiwid Wahyu Hidayat, Kamis (11/3/2021).

Dihadiri Forkompimda, LSM, FKUB, Pejabat Utama (PJU), Kasat, Kabak, Kasi, dan Kapolsek di tempat acara Deklarasi tersebut. Pada giat ini Kapolres Wonosobo, AKBP Ganang Nugroho Widhi, Bupati Afif Nurhidayat, Forkompimda, dan Kasat Polres menandatangani Naskah Deklarasi Zona Integritas WBK dan WBBM.

Foto: Penandatanganan Naskah Deklarasi Zona Integritas WBK dan WBBM Kab. Wonosobo

Melalui Reformasi Birokrasi Polri merupakan bagian kelembagaan negara yang disampaikan oleh Kapolres telah mengaplikasikan dengan menindaklanjuti dan membentuk organisasi Biro Reformasi Polri.

Lebih lanjut, inovasi ini berada pada fungsi perencanaan untuk cegah KKN dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali.

Bupati Afif Nurhidayat menyampaikan apresiasi setinggi tingginya kepada Polres Wonosobo yang telah menyelanggarakan Deklarasi ini. Dirinya mengungkapkan, bahwa Reformasi harus ditangani dan diantisipasi dengan serius untuk mewujudkan Good Governance.

“Deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan awal yang baik dalam menetapkan komitmen instansi. Tentu hal ini berguna untuk melaksanakan perbaikan di segala lini dan harus ada perubahan manajemen, penataan tata laksana, SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja, dan kualitas pelayanan publik,” jelas Afif Nurhidayat.

Afif Nurhidayat sangat mendukung kesungguhan Polres Wonosobo dan berkomitmen akan bekerjasama wujudkan perubahan dan perbaikan Birokrasi yang tidak hanya tentang anti korupsi tetapi berkaitan juga dengan pelayanan publik.

“Tetapkan pelayanan prima dan perilaku anti korupsi sebagai tujuan utama dalam melaksanakan tugas harus diterapkan dari garda terdepan. Hal ini karena berhadapan langsung dengan publik hingga ke level manajerial,” pungkasnya

Koresponden : Hildan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here