Puan Meminta Pemerintah Percepat Penanganan Covid-19

0

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi tindakan proaktif yang jelas dan nyata dari masyarakat mulai dari kampanye rajin mencuci tangan, saling memotivasi untuk melakukan social distancing serta saling memberi semangat antar-elemen bangsa dalam menangani pandemi Covid-19.

“Ini karakter asli masyarakat kita, bergotong royong menghadapi masalah sekaligus modal sosial untuk mengatasi persoalan wabah ini,” ujar Puan di Jakarta (19/3/2020).

Agar tidak menyiakan modal sosial dan kehilangan momentum untuk mengatasi wabah ini, Ketua DPR RI meminta pemerintah mempercepat upaya-upaya penanggulangan virus corona. Dengan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Corona seperti peta sebaran kasus dan informasi layanan kesehatan, serta pemerintah melakukan percepatan aksi seperti penyediaan alat tes virus Corona dalam jumlah massif yang disebar diberbagai titik pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun di lapangan, upaya percepatan penanganan belum terlihat nyata,” lanjutnya.

Menurut Puan, sekarang saatnya melompat lebih jauh, karena berlomba dengan deret ukur penyebaran virus Corona. Negara harus betul-betul dirasakan kehadirannya oleh masyarakat dalam memimpin penanggulangan virus Corona yang ditunjukan dengan memperluas pelayanan pemeriksaan di area publik seperti pasar, stasiun dan terminal. Petugas medis juga harus aktif mendatangi wilayah yang rawan untuk mempermudah akses masyarakat melakukan tes virus Corona.

Selain itu, pemerintah selayaknya menyediakan alat perlindungan diri dari resiko terpapar virus Corona kepada warga seperti masker, dan hand sanitizer secara cuma-cuma, serta menyiapkan bilik sterilisasi terutama di terminal/stasiun transportasi umum dan di tempat publik lainnya.

Puan mengatakan DPR RI mendukung penggunaan dana penanganan dan penanggulangan bencana untuk kegiatan penanggulangan virus Corona.

“Pemerintah harus memastikan layanan publik terus berjalan meski pun ada kebijakan Bekerja Dari Rumah (Working From Home) sebagai penerapan social distancing. Pemerintah juga harus memikirkan warga yang kehilangan pendapatan akibat praktik social distancing. Karena itu, perlu dirumuskan segera kebijakan afirmatif atas dampak Corona terhadap masyarakat yang tidak mampu,” tutup Puan.

Editor: C. Ayu