Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani mendukung agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sakit ditutup saja. Menurutnya, meski banyak mendapat dukungan modal dari APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), perusahaan pelat merah yang sakit itu tetap sulit ‘sembuh’ dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/10/2021).
Puan setuju dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rencana pembubaran BUMN yang tidak sehat. Ia lantas menyoroti perusahaan pelat merah yang mendapat suntikan PMN, tapi tidak berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.
“Harus ada langkah tegas untuk menghentikan Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” tuturnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengingatkan, salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat. Namun jika tujuan tersebut tak dapat tercapai, penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia.
“PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah ‘lenyap’ oleh pengelolaan yang buruk,” tegas Puan.
Puan menilai buruknya tata kelola perusahaan salah satunya diduga karena ada banyak ‘permainan’ di tubuh BUMN itu sendiri. Dia meminta persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga ke akar.
“Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaranya ada pada sektor industri gula dalam negeri. Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” ujarnya.
Mengenai PMN untuk sejumlah BUMN, Puan meminta agar pemerintah memastikan suntikan dana tersebut tepat guna. Dia mengingatkan, jangan sampai BUMN-BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal.
“BUMN yang mendapat bantuan dana harus bisa inovatif agar perusahaannya mendatangkan keuntungan bagi negara, yang berujung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan, DPR RI juga akan terus mengawasi tata kelola BUMN, khususnya yang mendapat PMN dari APBN. “APBN itu uang rakyat yang harus kita kawal pemanfaatannya, termasuk oleh BUMN. Agar uang rakyat itu kembali manfaatnya ke rakyat, bukan lenyap oleh tata kelola perusahaan negara yang buruk,” tutupnya.
Tim Editor Derap Juang
