Kabupaten Pemalang – Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Tatang Kirana meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang agar jangan ragu untuk melakukan Refocusing Anggaran Paket Jalan untuk digunakan penanganan Covid-19, Senin (28/6/2021).
Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Koresponden Derap Juang setelah melihat kondisi di Kabupaten Pemalang terjadi lonjakan penyebaran Covid-19 dan ancaman krisis Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Bed Occupancy Rate (BOR) yang mencapai angka maksimal di Rumah Sakit Umum Daera Dr. M. Ashari yang semakin nyata.
Atas dasar itu, Legislator PDI Perjuangan ini memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar alokasi anggaran sementara diprioritaskan pada penanggulangan Covid-19 dulu, kemudian tunggakan insentif Nakes Rp 16M, penambahan fasilitas perawatan pasien, serta rencana rekrutmen relawan kesehatan yang tentunya membutuhkan anggaran yang tak sedikit.
“Pemerintah Daerah harus punya kepedulian atau sense of crisis dalam persoalan ini. Jika tidak ada pos lain untuk pergeseran, kami sarankan Bupati untuk memangkas anggaran yang sebelumnya di peruntukan untuk paket pembangunan infrastruktur jalan,” kata Tatang yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Pemalang.
Tatang Kirana menyadari bahwa pilihan Bupati saat ini sangat sulit ketika harus dihadapkan antara pembangunan infrastruktur jalan rusak atau harus melakukan penanganan Covid-19, karena keduanya sama-sama menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Menurut saya kebutuhan Nakes itu lebih darurat ketimbang pembangunan jalan. Karena Nakes merupakan garda terdepan dalam pemberantasan Covid-19. Hal ini akan menjadi pertanyaan ketika banyak daerah lain fokus pada penanganan Covid-19 gelombang kedua yang penyebaran dan tingkat kematiannya lebih tinggi, sementara Pemda malah fokus ke infrastruktur jalan,” ungkap Tatang.
Selain itu, kata Tatang, ketika pekerjaan jalan harus dilakukan sekarang, dikhawatirkan tidak terlaksana secara tuntas, alokasi anggaran pun dikhawatirkan akan menjadi silpa.
Koresponden: Agus Siswanto
