Kota Semarang – Yogyakarta, adalah daerah Istimewa yang memiliki peran sentral sekaligus strategis terhadap kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia, khususnya pada era Kemerdekaan. Bagaimana tidak, wilayah Kesultanan ini pernah menjadi Ibukota Negara, serta menjadi salah satu penyumbang APBN pertama Republik Indonesia.
Di mana semua itu diawali ketika pasca Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Bung Karno dianggap tidak sah oleh Belanda dan dianggap hanya diumumkan secara sepihak. Menanggapi hal tersebut, Belanda lantas melancarkan berbagai serangan yang mengancam Bung Karno dan keluarga, serta NKRI.
Serangan ini terus dilakukan oleh Belanda pada pagi, siang, malam, sampai dini hari. Hingga pada 3 Januari 1946, rombongan Bung Karno bertolak dari Jakarta menuju Yogyakarta menggunakan Kereta Api Luar Biasa (KLB). Diangkut pula dua Mobil Kepresidenan dalam kereta tersebut, sembari berjalan dalam kegelapan dan tidak menyalakan lampu kereta untuk menghindari serangan Belanda.
Baca juga: Bung Karno; Tidak Banyak Gimmick, Gagasannya Mendunia
Hal yang cukup mencekam adalah ketika rombongan telah sampai di Manggarai dan Jatinegara. Bagaimana tidak, di stasiun tersebut rupanya telah terdapat beberapa pasukan Belanda lengkap dengan senapan laras panjangnya. Namun, untungnya para pasukan tersebut tidak memeriksa ke dalam kereta, sehingga rombongan Bung Karno bisa selamat.
Pada 4 Januari 1946, rombongan telah tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Dari situ, rombongan kemudian bertolak ke Pura Pakualaman untuk menemui Paduka Sri Paku Alam dan beristirahat sejenak, sembari menunggu abdi dalem menyiapkan rumah yang akan ditempati oleh Bung Karno beserta rombongan untuk sementara waktu. Rumah tersebut merupakan rumah bekas Gubernur Jenderal Belanda yang terletak di depan Benteng Vredenburg.
Baca juga: Bung Karno dan Jalan Terjal Melawan Kolonialisme
Hingga pada akhirnya, Bung Karno kemudian berpidato di RRI Yogyakarta untuk mengumumkan kepada dunia, bahwa Pusat Pemerintahan Republik Indonesia telah dipindahkan ke Yogyakarta untuk sementara waktu.
Selain menjadi pusat pemerintahan sementara RI, rupanya peran Yogyakarta bagi RI telah ada sejak tempo sebelumnya. Salah satu yang paling krusial adalah ketika pasca Proklamasi Kemerdekaan. Di mana Kas Negara Indonesia masih mengalami kekosongan, dan Kesultanan Yogyakarta melalui Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX menyumbangkan sebesar 6,5 juta gulden kekayaan keraton untuk menjadi kas negara Indonesia.
Sehingga menjadi sebuah celaka, ketika dewasa ini beredar isu apabila kepemimpinan di Yogyakarta dipersepsikan serampangan dan melawan konstitusi. Karena bahkan, selain tidak mencederai konstitusi, kepemimpinan di daerah tersebut memiliki cerita sejarah panjang yang begitu heroik.
Baca juga: MENAPAKI JEJAK SOEKARNO DI TLATAH BANYUMAS ‘IBU KOTA-NYA PNI’
Tim Editor
