Kabupaten Temanggung – Ketua DPRD Temanggung, Yunianto hadir sebagai narasumber dalam acara Peningkatan Kapasitas BPD se-Kecamatan Pringsurat. Acara yang terselenggara di Balai Pelatihan Provinsi Jawa Tengah ini dihadiri oleh seluruh jajaran kepala desa, perangkat desa, serta BPD se-Kecamatan Pringsurat.
Dalam sambutannya, Yunianto mengatakan bahwa pemerintah desa pada dasarnya menjadi unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Untuk itu, maka pemerintah desa mempunyai tanggung jawab moral etis untu hadir langsung menyerap aspirasi masyarakat. Ia mengharapkan pemerintah desa senantiasa turun langsung ke masyarakat, mendengarkan setiap usulan serta polemik yang terjadi kemudian mencarikan solusi alternatifnya.
“Pemerintah desa adalah unit pemerintahan paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap program yang direalisasikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tentunya akan berjalan secara komprehensif apabila pemerintah desa mampu untuk menerjemahkan kebutuhan yang memiliki urgensi sesuai dengan kontekstualitas yang ada. Untuk itu, maka pemerintah desa harus selalu hadir di tengah masyarakat, mendengarkan keluh kesahnya juga jika ada usulan saya harap bisa diakomodir,” ungkapnya, Sabtu (14/12/2022).
Lebih lanjut, Yunianto yang juga merupakan sosok Ketua DPC PDI Perjuangan Temanggung tak lupa menegaskan bahwa pemerintah desa mempunyai mekanisme formal untuk menentukan masa depan pembangunan, yakni melalui Musrenbang. BPD diharapkan memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mengoptimalkan momentum tersebut sehingga program kebijakan yang nantinya dihadirkan untuk masyarakat bisa lebih bersifat representatif.
“Segala sesuatu harus dipikul dan terpikul oleh natuur supaya langkah yang diambil tidak berhenti di tengah jalan akibat dinamika yang terjadi di lapangan. Berbicara natuur, kita punya budaya musyawarah sebagaimana amanah dari Sila Ke-Empat Pancasila. Ini kemudian secara formal dan teknis bisa dilaksanakan di Musrenbang sebagai forum untuk menentukan arah pembangunan. BPD harus berperan dalam hal ini, bawa aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa kemudian sampaikan di dalam forum,” terangnya.
Terakhir, Yunianto menegaskan bahwasanya Era Revolusi Industri 4.0 berimplikasi pada perubahan sosial di tengah masyarakat, salah satunya adalah muncul digitalisasi. Di dalam tata kelola pemerintahan, digitalisasi ini dianggap memiliki peranan yang penting, karena akan berdampak pada lahirnya e-governance yang mempunyai prinsip efektivitas dan efisiensi.
“Ini menjadi tantangan kita bersama, karena di era modern ini muncul adanya konsep digitalisasi. Silahkan pemerintah desa dan BPD saling bersinergi menciptakan inovasi berbasis pada teknologi. Misalnya, ciptakan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen administratif. Ini penting diaktualisasikan karena akan menghasilkan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien,” tandasnya.
Koresponden : Enggar – Zidan
