Kabupaten Kebumenn – Pemkab Kebumen terus berjibaku mengentaskan persoalan stunting atau kondisi gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis. Di tahun 2022 mendatang, Pemkab sendiri menekan laju angka stunting 11,50 persen.
“Untuk data terakhir di bulan Februari 2021, di Kebumen dari jumlah balita sebanyak 71,220 terdapat 9,231 kasus stunting atau sekitar 12,96 persen. Ditargetkan di tahun 2022, angka kasus stunting menurun hingga 11,50 persen” jelas Wakil Bupati Kebumen, Ristawati Purwaningsih, Selasa (3/8/2021).
Hal itu disampaikan oleh Wabup Rista saat memimpin Rapat Evaluasi Capaian dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 di Ruang Rapat Bupati Gedung F Kompleks Setda Kebumen. Hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Kesehatan Kebumen Dwi Budi Satrio beserta para OPD terkait.
Melalui rapat tersebut, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kebumen ini berharap, agar dapat bersama mengevaluasi capaian target kegiatan dalam rangka penurunan stunting di OPD pada semester I tahun 2021 dan semester II tahun 2021. Termasuk dalam rangka mengetahui kendala atau hambatan untuk sekaligus mencari solusi.
Rista menyebutkan, angka kasus stunting di Kebumen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Tercatat, pada tahun 2020 kasus stunting sekitar 15,34 persen. Prosentase itu terbilang menurun dibanding 2019 yakni sebesar 19,6 persen.
Meski begitu, Wabup Kebumen mengungkapkan masih terdapat kendala yang dihadapi untuk optimalisasi menekan angka stunting di tengah pandemi Covid-19. Antara lain keterbatasan anggaran di OPD karena rasionalisasi dan refocusing, selain itu adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pada program tidak berjalan optimal.
“Masih menyisakan pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan bersama untuk mewujudkan Kebumen zero stunting. Kita target bisa mencapai angka dua digit,” jelasnya.
Selain itu, adanya masukan saat Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Kebumen yang belum melibatkan jajaran Kemenag dalam penanggulangan stunting. Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah melibatkan Kemenag. Untuk itu diperlukan kordinasi lebih dengan pihak Kemenag.
Koresponden : MH
