Sri Ruwiyati Hadiri Sarasehan Pengembangan Ekonomi dari Perspektif Wawasan Kebangsaan
Kabupaten Banjarnegara – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hj. Sri Ruwiyati bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi (DISPORAPAR) Jawa Tengah menggelar Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Dengan mengusung tema “Sarasehan Pengembangan Ekonomi dari Perspektif Wawasan Kebangsaan”, kegiatan diselenggarakan di RM Bu Lies Tekidadi, Sigaluh.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Budi Santoso, S.Pd, perwakilan Disporapar Jawa Tengah, beserta jajarannya, Syarief Aryfa’id, selaku Direktur Lembaga Strategi Nasional (LSN), Izak Danial Aloys, S.STP., M.Si, Camat Sigaluh, Wahju Djatmika, AL.BS, S.E., selaku Wakabid Keanggotaan dan Organisasi DPC PDI Perjuangan Kab. Banjarnegara, Kepala Desa, serta Perwakilan BUMDes se-Kecamatan Sigaluh.
Hj. Sri Ruwiyati menyampaikan, pemahaman tentang wawasan kebangsaan ini harus sampai pada tokoh masyarakat di desa, melalui peran kepala desa dan jajarannya, termasuk BUMDes. Diharapkan, dalam setiap penyususnan program kegiatan di desa, didalamnya ada unsur-unsur tentang pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Ekomomi, kesejahteraan masyarakat yang memperkuat pembangunan mental jiwa kebangsaan masyarakat desa.
“Saya berharap, melalui forum ini, dapat terbangun komunikasi yang lebih baik lintas desa untuk merencanakan program bersama dalam sebuah kawasan desa yang mempunyai ciri-ciri yang kuat tentang wawasan kebangsaan,” tuturnya.
Sementara itu, Syarief Aryfa’id selaku pemateri mengucapkan terimakasih kepada Hj. Sri Ruwiyati, serta DISPORAPAR Jawa Tengah. Pihaknya juga mengapresiasi kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara yang dilaksanakan pada level desa. Menurutnya, hal ini penting, karena desa merupakan ujung tombak dari semua persoalan publik dan pelayanan ada pada Pemerintahan Desa.
“Saya melihat, bahwa proses ini tidak bisa kita melihat wawasan kebangsaan dari perspektif normatif. Sebab, mereka adalah para perangkat penyelenggara Pemerintah Desa, maka harus dikoneksikan dengan peran tugas dan fungsi, serta kewenangan mereka. Bicara wawasan kebangsaan, kongkritnya adalah bagaimana RPJMDes, RKPDes dan APBDes berpihak kepada masyarakat desa,” ungkapnya.
Syarief menambahkan, berbicara soal wawasan kebangsaan, cinta tanah air, bukan hanya tanahnya saja, namun masyarakat dan warganya dilayani. Karena pejabat Pemerintah Desa, maka seberapa besar kebijakan kebijakan pemanfaatan dana desa berpengaruh langsung terhadap masyarakat secara berkeadilan. Hal ini jauh lebih penting.
Koresponden : Chrisna
