Kabupaten Pekalongan – Wakil Bupati Pekalongan, H Riswadi didampingi Asisten 1 dan OPD terkait menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Blora yang melakukan studi tiru pelaksanaan kegiatan dan inovasi penanggulangan kemiskinan serta penanganan anak tidak dekolah di Kabupaten Pekalongan.
Kunjungan Pemkab Blora ini selama 2 hari dari 2-3 Juni 2022 dan dipimpin Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati bersama beberapa OPD.
Saat memberikan sambutan di ruang aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Wabup Riswadi mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rombongan Pemerintah Kabupaten Blora yang berkenan melakukan studi tiru di Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan kegiatan dan inovasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah.
“Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Pemerintah Kabupaten Blora di Kabupaten Pekalongan. Kita bersama-sama saling belajar untuk menanggulangi kemiskinan dan menangani anak tidak sekolah. Dan alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan sudah bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan memperoleh penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujar Riswadi.
Wakil Bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan ini menjelaskan sejak 2018, Kabupaten Pekalongan menggagas “Laboratorium Kemiskinan” yang menitikberatkan pada penanggulangan kemiskinan berbasis data.
Inovasi ini dijalankan dengan memanfaatkan aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu) yang dikembangkan Bappenas, KOMPAK dan Bank Dunia.
Sementara untuk menangani Anak Tidak Sekolah (ATS), Pemkab Pekalongan melalui Bappeda Litbang menggagas inovasi di bidang pendidikan yang menjamin ATS terdata, terkonfirmasi, terpantau dan terdampingi untuk kembali sekolah. Inovasi ini dinamakan Kudu Sekolah (Kembali Upayakan Dukungan Untuk Sekolah).
Riswadi menerangkan progam kudu sekolah menyasar anak usia sekolah yaitu ATS atau anak yang beresiko putus sekolah (ABPS).
“Aplikasi ini mengintegrasikan seluruh data dari berbagai sumber serta disinkronkan dengan data kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Ini menjadi paket komplit untuk memudahkan penanganan ATS dari pendataan, rekonfirmasi maupun monev.Terkait penanganan ATS, intervensi yang dilakukan termasuk program sekolah gratis serta pemberian seragam, sepatu dan alat tulis,” terang Riswadi.
Koresponden: Gus Santo
