Kabupaten Temanggung – Pada tanggal 10 Januari 2024, Partai politik terbesar di Indonesia, PDI Perjuangan memasuki usianya yang ke-51 tahun. Tentu banyak cerita menarik yang bisa dipelajari dari setengah abad umur Partai yang identik dengan Bung Karno itu.
Sebelum menjadi PDI Perjuangan, Partai ini memiliki core dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai di mana Bung Karno dulu berjuang dalam politiknya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa orde baru, tepatnya tahun 1973, PNI kemudian harus melakukan fusi bersama dengan IPKI, Partai Katolik, Parkindo, dan Partai Murba.
PDI sendiri tercatat dalam historiografi lahir pada 10 Januari 1973. Sejak awal berdiri, di dalam internal PDI sering terjadi konflik ditambah dengan intervensi dari orde baru. Setelahnya, Megawati Soekarnoputri, putri dari Bung Karno kemudian diusulkan menjadi ketua umum, dengan harapan bisa memperbaiki tatanan politik di dalamnya.
Jalan terjal dihadapi oleh PDI saat itu. Orde baru mencoba untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara menggerogoti dari dalam kekuatan PDI dengan menanam beberapa oknum politik.
Orde Baru tidak setuju Megawati Soekarnoputri menjadi Ketum PDI, kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonannya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Upaya menjegal putri dari Sang Proklamator itu berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB. Akhirnya, peserta secara de facto menobatkan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketum DPP PDI periode 1993-1998 dan pada Munas 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri dikukuhkan sebagai Ketum DPP PDI secara de jure.
Puncak intervensi itu terjadi pada 1996, di mana orde baru mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum. Massa yang besar dan loyal terhadap Megawati Soekarnoputri, akhirnya menggelar Mimbar Demokrasi di Halaman Kantor DPP PDI, Jakarta Pusat. Saat itulah terjadi bentrokan antara pendukung Suryadi yang pro orde baru dengan massa yang mendukung Megawati Soekarnoputri. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli alias Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli 1997.
PDI di bawah Suryadi hanya mampu untuk meraih 11 kursi di DPR setelah orde baru lengser. Tapi uniknya, pengaruh Megawati Soekarnoputri justru semakin kuat. Pada 1 Februari 1999, Megawati Soekarnoputri kemudian merubah nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan agar bisa mengikuti pemilu. Perubahan nama itu setelah mendapat legalitas kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan.
Di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan bisa dibilang mampu menggoreskan prestasi yang mentereng. Pemilu 1999, PDI Perjuangan mampu menempatkan 153 kadernya di DPR RI. Pada Pemilu 2004, jumlahnya mengalami penurunan, yakni 109 kursi di DPR RI dan Pemilu 2009, yaitu 94 kursi di DPR RI.
Pada tahun 2014, ada trend positif yang terbangun. PDI Perjuangan berhasil menjadi partai pemenang dengan menempatkan 109 orang di DPR RI. Jumlah itu kian bertambah pada hasil Pemilu 2019, di mana ada 128 kursi DPR RI yang berhasil diraih.
Begitu juga dalam koridor kekuasaan eksekutif. Pada tahun 2001-2004, Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tercatat menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, PDI Perjuangan juga semakin tak terbendung. Salah satu kader binaannya mampu dimenangkan menjadi Presiden RI Ke-7.
Perhelatan politik 2024 ini juga menjadi tantangan besar bagi PDI Perjuangan. Jika mereka berhasil menang di Pileg dan Pilpres, maka mereka akan meraih kemenangan secara hattrick (tiga kali berturut-turut). Sangat mungkin bagi PDI Perjuangan untuk mewujudkannya, lantaran mereka punya grassroot yang kuat dibarengi dengan kaderisasi yang semakin mantap.
Fakta bahwa mereka dikepung oleh ‘koalisi gemuk’ lantas tak membuat nyali kader banteng ciut. Di bawah panglima tempur pemilu Puan Maharani, PDI Perjuangan bertekad untuk terus menaikkan jumlah kursi legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. PDI Perjuangan juga sudah menyiapkan diri dengan matang untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
Penulis : Enggar Adi