Kabupaten Kebumen – Kader Banteng Kecamatan Gombong menunjukan keberpihakannya terhadap kepentingan umum dengan mengajukan bantuan infrastruktur berupa jembatan dan talud.
Ketua PAC PDI Perjuangan Gombong, Herry Sunariyo menyampaikan, langkah ini dilakukan lantaran akses infrastruktur sebagai bagian penting perputaran ekonomi warga perlu adanya renovasi mengingat sudah mulai berumur.
“Jembatan yang lama itu sudah tua perlu diperlebar dan diperkuat. Taludnya untuk mencegah longsor serta menghindari banjir di sekitar aliran drainase Kawo Gombong,” tuturnya, Minggu (26/9/2021).
Pihaknya mengajukan ke Disnaker Kebumen dua jembatan serta satu talud yang berlokasi di sejumlah titik di wilayah Kelurahan Gombong. Alhasil, tiga paket program padat karya itu didapatkan untuk jembatan di Gang Sindoro 2 dan 3, sementara talud juga berlokasi di wilayah setempat.
“Kita di RW 04 dan RW 05 Kel. Gombong mendapat 3 pekerjaan jembatan dan talud sepanjang 90 meter,” sebutnya.
Lebih lanjut, program padat karya ini menurut dia merupakan cerminan sinergitas tiga pilar partai, dimana realisasinya tidak terlepas dari peran Bambang Tri Saktiono selaku anggota DPRD Kebumen dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Jadi saya mengajukan proposal pembangunan talud dan jembatan ke Disnakertrans karena ada program padat karya. Saya minta tolong Pak Bambang untuk mengawal ini,” jelasnya.
Program padat karya ini, kata Herry, cukup membantu pemulihan ekonomi serta daya beli bagi masyarakat ditengah masa pandemi Covid-19, mengingat pandemi ini hampir seluruh berdampak di setiap sektor.
“Saya sampaikan bahwa proyek padat karya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena prosesnya tidak ribet dan dikelola langsung oleh masyarakat. Apalagi masa pandemi dari masyarakat sendiri kerjaan tak menentu,” terang Herry.
Ia menyebut, di Kabupaten Kebumen sendiri ada 11 desa/kelurahan yang mendapat proyek padat karya dari pemerintah, termasuk di tempatnya. Adapun untuk upah bervariasi antara Rp 72-82 ribu tergantung posisi saat pengerjaan.
“Jadi kebutuhan material talud dan jembatan di kirim dari Disnakertrans, kita hanya mendapat upah kerja selama 17 hari kerja atau 1 paket kerjaan. Per paket kerja 30 orang maksimal, seluruhnya ada sekitar 90 warga yang ikut,” jelas Herry.
Koresponden : MH