Kabupaten Temanggung – Dua Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari wilayah Dapil 6 Temanggung, yakni Gunawan Adi Purnomo dan Dwi Sulistyowati menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kranggan di Balai Kelurahan Kranggan. Hadir dalam forum tersebut di antaranya adalah jajaran OPD, Forkopimcam, Kepala Desa, dan Perangkat Desa se-Kecamatan Kranggan, Senin (16/1/2023).
Musrenbang sendiri merupakan forum hearing public yang dimiliki oleh pemerintah untuk menentukan arah pembangunan di tahun anggaran selanjutnya. Di sisi lain, Musrenbang juga memiliki urgensi untuk dilaksanakan, pasalnya merupakan sebuah prasyarat dalam model pembangunan bottom-up di mana hasilnya akan sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita masyarakat.
Ditemui setelah acara berlangsung, Gunawan Adi Purnomo atau yang akrab disapa Pak Gun mengungkapkan bahwa Musrenbang ini juga merupakan sarana penyesuaian aspirasi di antara dua kamar yang berbeda, yakni eksekutif dan legislatif. Setiap anggota dewan menjaring aspirasi melalui Reses, sementara Musrenbang menjadi bagian dari penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah eksekutif.
Dengan demikian, ia berharap antara Reses dan Musrenbang ini terdapat keselarasan sehingga arah pembangunan di sebuah wilayah dapat berjalan terintegrasi. Bukan tanpa sebab, ketika Musrenbang dan Reses tidak berjalan beriringan, Gunawan menjelaskan akan terjadi pemborosan anggaran.
“Sebuah kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan maupun pemberdayaan memang harus dilaksanakan secara terintegrasii. DPRD punya mekanisme bernama Reses sebagai sistem penyerapan aspirasi, begitu juga dengan eksekutif yang memiliki Musrenbang ini. Aspirasi dari masyarakat harus kita koordinasikan supaya tercipta pembangunan yang holistik, tidak terjadi pemborosan anggaran,” terangnya.
Sementara itu, Dwi Sulistyowati atau yang akrab dipanggil Bu Lis menuturkan bahwa ke depan terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah bersama masyarakat, utamanya terkait dengan menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Ia menilai bahwa pasca Pandemi Covid-19 stabilitas ekonomi masyarakat belum bisa dipulihkan sepenuhnya. Untuk itu, ia mendorong supaya seluruh pihak bekerja sama agar anggaran pemerintah tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik semata, melainkan juga mengakomodir pada hal yang bersifat non fisik.
“Jika kita telisik lebih intens, tantangan kita di 2023 adalah terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada yang memberikan pandangan bahwa krisis ekonomi bisa terjadi dan kita pastikan hal tersebut tidak akan benar-benar ada. Untuk itu, mari kita tingkatkan sinergitas antar lembaga, rangkul masyarakat dalam pelaksanaan sebuah kebijakan sehingga kita punya satu kesatuan fikir dan langkah yang beriringan. Stabilitas ekonomi harus kita wujudkan, apalagi pasca Pandemi Covid-19 lalu. Jangan sampai pembangunan hanya yang bersifat fisik saja, aspek non fisik harus diperhatikan juga,” tandasnya.
Koresponden : Enggar – Zidan