Kabupaten Banyumas – Anggota DPD RI Casytha Arriwi Kathmandu, S.E., M.Fin., yang kerap disapa Mbak Casytha, hadir sebagai narasumber pada kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas berkolaborasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.
Hadir pada kegiatan tersebut, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK, Mustikorini Indrijatiningrum, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jawa Tengah, Raden Suhartono, serta Plt Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, dengan moderator Inspektur Kab. Banyumas, Nugroho Purwoadi, Forkopimda Kab. Banyumas, Camat se-Kab. Banyumas, serta Kepala Desa se-Kab. Banyumas. Kegiata dilaksanakan di Pendopo Si Panji Purwokerto, Selasa (22/11/2022).
Diketahui, kegiatan workshop tersebut bertujuan untuk mendorong pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel.
Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein berharap, ada aturan jelas terkait pendapatan kepala desa dan perangkat desa. Selama ini, ketiadaan aturan membuat pendapatan kepala desa dan perangkat desa di setiap kabupaten berbeda-beda. Hal ini disampaikan Bupati Husein saat membuka workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa.
“Aturan ini seharusnya ada yang baku karena selama ini, berbeda-beda setiap daerah. Ini bisa menjadi bahan diskusi pada workshop kali ini agar seluruh daerah sama aturannya,” jelas Bupati Husein, yang juga Kader PDI Perjuangan Banyumas.
Sementara itu, Mbak Cashyta mengatakan, DPD RI punya tugas dalam pengawasan pengelolaan pembangunan dan aset desa untuk meningkatkan kemandirian desa.
“Selain itu, juga melakukan monitoring penyaluran dan penggunaan dana desa, serta mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa. Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan di desa,” pungkasnya.
Koresponden : Aim
