Kota Semarang – Derap Juang – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi setuju dengan konsep “Jogo Tonggo” atau pembatasan kegiatan masyarakat usulan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dengan konsep itu, Ganjar mendorong agar masyarakat berperan aktif mendukung jaring pengaman sosial dan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi setelah rapat bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Gedung Gradika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (24/4/2020).
“Jogo Tonggo yang digagas Pak Gubernur, hampir sejalan dengan apa yang telah terjadi di Kota Semarang yakni pembatasan wilayah Non PSBB. Maka ini kami siapkan peraturan wali kota (Perwal) menyesuaikan masukan Pak Gubernur,” tutur Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Hendi, peraturan walikota untuk pemberlakuan pembatasan wilayah non PSBB sudah jadi, dan bisa disosialisasikan ke masyarakat sesegera mungkin.
Hendi menerangkan, meski tidak memberlakukan PSBB, Pemkot Semarang akan tetap melanjutkan distribusi bantuan dan menyiagakan tim gabungan yang akan menertibkan masyarakat.
“Setiap kecamatan akan ada 3 tim gabungan, ada 16 kecamatan, jadi total ada 48 tim, terdiri dari satuan wilayah TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Tim gabungan ini bertugas untuk menertibkan masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan pemerintah,” jelas Hendi.
Sementara itu, untuk pendistribusian sembako kepada warga telah direncanakan hingga bulan Oktober 2020.
“Di bulan Mei ini total ada sekitar 290.000 paket yang disiapkan, dari Pemkot Semarang ada 160.000 bantuan dari Pusat seperti PKH ada 130.000 bantuan,” tambah Hendi.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, S.E. menyambut baik langkah Pemkot Semarang yang menggunakan konsep pembatasan kegiatan masyarakat.
“Semoga warga masyarakat Kota Semarang bisa menyambut positif dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat agar Covid-19 ini segera berakhir,” pesan Kadarlusman.
Editor: C. Ayu
