Kabupaten Pemalang – Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, H. Nuryani mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani penyebaran Covid-19.
Nuryani menjelaskan, pemberlakuan PPKM Darurat oleh pemerintah pusat dirasa mengurangi angka kematian. Namun ia menyesalkan, dalam masa PPKM Level 3 dan 4 periode 21 Juli sampai 2 Agustus di Kabupaten Pemalang, yang mana pada saat itu masuk kategori PPKM Level 3 menjadikan status ini pelaksanaannya jadi kendor.
Hal itu, lanjut dia, menjadikan pada PPKM periode 3 sampai 9 Agustus, Kabupaten Pemalang naik level menjadi PPKM Level 4, itu artinya ada lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk. Permasalahan ini disampaikan Nuryani di ruang kerjanya di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pemalang, Jumat (06/08/2021).
“Pemalang merupakan 12 kabupaten di Indonesia yang mengalami kenaikan level, dari level 3 ke level 4. Ini artinya sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Sampai hari ini, menurut Nuryani, ada 604 orang yang sedang terpapar Covid-19 di Kabupaten Pemalang. Sementara 147 sedang menjalani perawatan, sedangkan hanya 12 orang yang menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat Gedung DPRD Pemalang. Itu artinya 70 persen warga yang terpapar menjalani isolasi mandiri.
“Perlu dipertanyakan, apakah mereka yang menjalani isolasi mandiri sudah mematuhi aturan isolasi mandiri sebagaimana mestinya. Apakah ada jaminan mereka tidak beraktifitas keluar rumah yang berakibat menulari orang lain. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah sampai dengan tingkat RT,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan dengan minimnya antusiasme warga terpapar Covid-19 untuk menjalani isolasi terpusat yang disediakan oleh Pemda. Padahal sudah disediakan 200 tempat tidur, sementara yang terisi hanya 12 pasien saja.
“Pemerintah daerah harus gencar mensosialisasikan ini ke kades sampai dengan RT, agar warganya yang isolasi mandiri di rumah untuk menjalankan isolasi terpusat. Berikan pemahaman pada masyarakat, utamanya Dinkes mengintruksikan jajarannya di bidang kesehatan dari tingkat kabupaten, puskesmas ,bidan desa dan posyandu untuk sosialisasi dampak Covid-19,” pintanya.
Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab minimnya warga yang menjalani isolasi terpusat, yakni kurangnya sosialisasi kepada warga, jarak lokasi yang jauh, dan kurang fahamnya masyarakat tentang dampak Covid-19, serta terakhir faktor ekonomi.
Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama kades, RT/RW, dan tokoh masyarakat harus mensosialisasikan maksud dan tujuan pemerintah menyediakan tempat isolasi terpusat. Sampaikan bahwa tempat dengan isolasi terpusat maka menghindari penularan ke anggota keluarga yang lain, kemudian sampaikan bahwa kondisi tempat isolasi lebih nyaman
“Pemkab lewat para camat dan kepala desa supaya masif mensosiisasikan betapa bahayanya Covid, penanganan dan tempat isolasi yang telah disediakan agar digunakan secara maksimal. Bila perlu gandeng TNI dan Polri agar semuanya terlaksana dengan cepat dan baik,” Pungkasnya.
Koresponden : Agus Siswanto