Kabupaten Kebumen – Sebagai Partai ‘wong cilik’, PDI Perjuangan terus concern terhadap persoalan kemiskinan. Melalui Fraksi di DPRD Kebumen, PDI Perjuangan meminta agar terciptanya akurasi serta validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini dinilai masih karut marut.
“Persoalan akurasi dan validitas data baik data sektoral maupun data kemiskinan (DTKS) harus diselesaikan sesegera mungkin, agar tidak terjadi silang sengkarut yang tidak ada habisnya,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kebumen, Bambang Sutrisno, Selasa (10/8/2021).
Bambang menyampaikan, Fraksi PDI Perjuangan meminta data tersebut harus dapat diperbarui dan diakses secara real time serta dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dari waktu ke waktu. Dengan pembaruan secara berkala ini, diharapkan jika ada penerima yang meninggal atau tidak berhak lagi maka dapat diganti dengan calon penerima lain.
Pernyataan tersebut juga telah disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan saat Rapat Paripurna DPRD Kebumen dengan agenda Raperda RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.
“Sifat data sektoral tersebut harus real dan tersaji secara konkret serta memuat meta data yang komplit seperti besaran anggaran, jenis kegiatan, waktu, pelaksana dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Menurut Bambang, tanpa dasar data yang benar akan sulit program pemerintah menyentuh sesuai sasaran. Akurasi data ini dinilai cukup penting, terlebih menghadapi pandemi Covid-19 ini akan berpotensi muncul kemiskinan baru.
“Pandemi memukul berbagai sektor, adanya data yang valid untuk meminimalisir tumpang tindih bansos supaya ada pemerataan. Bank data yang valid dan real cukup dibutuhkan,” terang Bambang.
Lebih lanjut, upaya pemutakhiran data menjadi perhatian serius PDI Perjuangan. Hal ini dimaksudkan agar bantuan sosial dari pemerintah dapat diterima tepat sasaran. Dengan begitu, tidak ada lagi orang kaya mendapat bantuan, sementara orang tidak mampu justru tidak mendapat bantuan.
“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal wujudnya cita-cita ini. Kebumen harus segera menyusun peta jalan dan cetak biru ’satu data’ Kebumen termasuk kebutuhan dana dan sumber daya manusianya,” pungkasnya.
Koresponden : MH
