Kabupaten Pemalang – Belum didistribusikannya ribuan Kartu Tani di Pemalang, mengakibatkan para petani terkendala dalam penebusan pupuk bersubsidi, hal ini juga berdampak pada menurunnya produksi pangan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pemalang, Budi Harmanto meminta kepada pihak BRI Cabang Pemalang bersama Dinas Pertanian agar pelayanan Kartu Tani segera dicetak dan didistribusikan, karena ini yang sangat dibutuhkan bagi para petani.
“Saya minta secepatnya kepada Dinas Pertanian dan BRI Cabang Pemalang untuk segera mempercepat validasi data pemohon Kartu Tani, karena masih ada sekitar 25% pemohon yang belum mendapatkannya, dan segera untuk dicetak serta disalurkan, karena petani sudah menunggu cukup lama untuk bisa mendapatkan kartu tani,” katanya, Selasa (10/08/2021).
Permintaan Budi Sapi, panggilan akrab Budi Harmanto disampaikan paska pemilik Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) mengeluhkan pelayanan Kartu Tani saat diundang ke DPRD Pemalang untuk mencari titik terang permasalahan terlambatnya distribusi Kartu Tani.
Sebelumnya, kata dia, para petani sempat merasa lega karena adanya toleransi pembelian pupuk subsidi. Bagi petani yang belum mempunyai Kartu Tani, masih bisa menggunakan KTP dan fotokopi. Akan tetapi, setelah terbitnya peraturan Menteri Pertanian yang baru, maka bagi yang belum mempunyai Kartu Tani sudah tidak ada toleransi untuk membeli pupuk bersubsidi.
“Munculnya peraturan Menteri Pertanian yang baru, menimbulkan kesulitan bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, karena mereka banyak yang belum mendapatkan kartu tani, padahal para petani sudah lama mengajukan untuk mendapatkan itu (kartu tani),” ungkapnya.
Budi Sapi menjelaskan, bahwa setelah munculnya peraturan Mentan yang baru, mereka tidak berani memberikan toleransi karena bisa dianggap melanggar hukum, sehingga berdampak keberlangsungan sebagai agen penyalur pupuk bersubsidi. Sementara saat ini, petani sangat membutuhkan keberadaan pupuk yang bersubsidi karena harganya yang relatif rendah bila dibandingkan dengan non subsidi.
Untuk itu, ia meminta pihak-pihak yang mengambil kebijakan untuk saling berkoordinasi dengan baik dan tidak saling melemparkan tugas. “Benang merah ini harus diputus dan segera ditindaklanjuti agar keluhan petani sebagai ujung tombak pangan kita, bisa berproduksi dengan optimal. Ini tugas dinas, ini tugas BRI,” pungkasnya.
Koresponden : Agus Siswanto