Di Kendal, Mas Hendi Minta Transaksi Produk Lokal Digenjot

0

Kabupaten Kendal – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, yang akrab disapa Mas Hendi, melakukan kunjungan kerja ke Kab. Kendal. Bertempat di Pendopo Kab. Kendal, hadir secara langsung Bupati Kendal Dico M. Ganinduto, Sekretaris Daerah Kab. Kendal, Sugiono, serta para kepala OPD dan jajaran Forkopimda, Jumat (18/11/2022).

Dalam sambutannya, Bupati Kendal mengungkapkan, saat ini, program Kab. Kendal fokus pada 4 pilar pembangunan yaitu, industri, pariwisata, UMKM dan generasi 4.0. Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, tentu saja sektor UMKM sangat erat, penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Keterlibatan UMKM dalam PBJP dapat mendorong potensi terserapnya tenaga kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Butuh dukungan dari LKPP untuk perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Kab. Kendal, yang nantinya dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya taraf hidup masyarakat,” ungkapnya.

Foto: Mas Hendi, selaku Kepala LKPP saat melakukan kunjungan ke Kab. Kendal.

Kab. Kendal saat ini tercatat sudah memiliki 19 etalase dan 66 penyedia dalam Katalog Elektronik Lokal, juga memiliki fasilitas katalog lokal berbasis android untuk memfasilitasi para pengusaha UMKM yang memiliki keterbatasan dalam peralatan mengakses katalog lokal.

Hal tersebut disambut baik oleh Mas Hendi, yang percaya bahwa, untuk tumbuhnya ekonomi melalui UMKM Indonesia, LKPP tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan daerah.

Dipaparkan oleh Mas Hendi, saat ini, upaya penguatan ketangguhan ekonomi Indonesia salah satunya dengan menggeser mindset pembangunan tidak hanya sekedar “dari kita untuk kita”, tapi juga “oleh kita”. Hal ini menjadi penting, karena dengan menggeser mindset tersebut, akan memicu naiknya penggunaan PDN yang pada akhirnya membuat perekonomian terus berputar di dalam negeri, sehingga kemajuan negara tidak hanya tergantung dari luar.

“LKPP sebagai regulator dalam bidang pengadaan barang/jasa, berkontribusi dalam meningkatkan penggunaan PDN, meningkatkan porsi UMKM dan Koperasi dalam PBJP, mempercepat penyerapan APBN dan APBD, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, serta memastikan proses pengadaan bersih dan jauh dari praktik KKN,” jelas Mas Hendi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.

Melalui program Katalog Indonesia Turut Andil Membangun Negeri (KITA) yang dicanangkan Mas Hendi, LKPP telah melakukan 3 langkah strategis sebagai wujud komitmen optimalisasi e-Purchasing melalui katalog Elektronik.

Langkah-langkah tersebut diantaranya, menyederhanakan alur tayang produk dalam Katalog Elektronik, meningkatkan partisipasi pelaku UMKM pada Katalog Elektronik, serta mendongkrak jumlah transaksi e-Purchasing Katalog melalui afirmasi regulasi dan Pull Planning.

“Pull Planning ini adalah mendorong perencanaan anggaran berdasarkan pada barang/jasa yang tersedia di Katalog Elektronik, sehingga barang/jasa tersebut tidak hanya ditayangkan, namunn juga ada kepastian untuk dibeli,” pungkasnya.

Koresponden : WP – Didik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here