Kabupaten Purbalingga – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, yang akrab disapa Tiwi akan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan di Kab. Purbalingga pada 2023 mendatang. Kebijakan tersebut diambil dengan asumsi telah terjadi penurunan kasus Covid-19.
Bupati Tiwi mengatakan,”perkiraan kami, perekonomian di tahun 2023 akan semakin membaik. Kondisi ini dikarenakan tingginya cakupan vaksinasi, serta penurunan kasus Covid-19 di tahun 2022. Maka dari itu, kami fokus untuk menggerakkan lagi perekonomian, serta menurunkan kemiskinan,” tutur Bupati Tiwi, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) tahun 2022 dengan agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, di Graha Adiguna Operatioon Room, Selasa (29/3/2022).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga, Sudono, Ketua DPRD Kab. Purbalingga, HR Bambang Irawan, Sekda Purbalingga, Herni Sulasti, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga tamu undangan lainnya. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara virtual, sehingga bisa disaksikan oleh Pemerintah Kecamatan, hingga desa.
Bupati Tiwi menambahkan, tingkat kemiskinan di Kab. Purbalingga saat ini mencapai 16,24 persen dan berada di ranking kelima di Jawa Tengah. Sedangkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah secara umum adalah 9,71 persen. Maka dari itu, salah satu kebijakan yang akan diambil di tahun 2023 adalah bagaimana mengurangi angka kemiskinan.
“Prioritas kami di tahun 2023 untuk penanggulangan kemiskinan, masing-masing adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan kualitas manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan desa,” imbuhnya.
Bupati Tiwi, yang juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Purbalingga menjelaskan, Pandemi Covid-19 menyebabkan laju penurunan angka kemiskinan mengalami pelambatan. Maka, perlu adanya kebijakan afirmatif yang menahrgetkan masyarakat kelompok miskin dan rentan.
“Di tahun 2021 terdapat 13 desa dengan kategori merah prioritas miskin ekstrim. Hal ini menjadi prioritas penanganan. Sementara, upaya penanggulangan kemiskinan diselaraskan dengan visi dan misi yang ada dalam Sapta Cipta,” jelasnya.
Salah satu kebijakan yang akan dilaksanakan adalah pemberian stimulus kepada usaha kecil dan mikro. Langkah tersebut merupakan upaya peningkatan perekonomian daerah. Selain itu, Bupati Tiwi juga akan melakukan penguatan pembangunan desa, serta pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Tujuannya adalah untuk pengembangan ekonomi, pelayanan dasar, serta kawasan khusus.
Koresponden : B Agung P