Kabupaten Purbalingga – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ, M.M., yang akrab disapa Tiwi, menyerahkan Dokumen Penyelenggaraan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2023 secara simbolis kepada seluruh kepala OPD dan para camat di Kab. Purbalingga. Penyerahan dokumen yang berisi rincian rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBD Kab. Purbalingga tahun 2023 tersebut berlangsung di Operation Room Graha Adiguna Setda Purbalingga, Senin (2/1/2023).
Penyerahan DPA SKPD TA 2023 dirangkaikan, sekaligus dengan penyerahan penghargaan penyusunan LK SKPD Tahun 2021, serta pelunasan PBB P2 tercepat tahun 2022. Hadir pula Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni Sulasti, S.H., M.H., CFrA. Bupati Tiwi menekankan, agar rencana program dan kegiatan tahun 2023 yang tertuang dalam DPA SKPD 2023 bisa dilaksanakan tepat waktu, tanpa ditunda-tunda.
“Mulai hari ini, para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Purbalingga bisa dapat segera mulai melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Penyerahan DPA SKPD menjadi tanda dimulainya kegiatan di tahun 2023. Maka, saya titip, agar bisa segera dilaksanakan. Semakin cepat semakin bagus,” tuturnya.
Bupati Tiwi menambahkan, dari pelaksanaan anggaran di tahun 2022 lalu masih menunda-nunda hingga akhir tahun, sebaiknya diubah. Kalau bisa dilaksanakan realisasinya lebih awal, maka semakin baik karena serapan anggaran di masing-masing daerah kini pun diperhatikan secara detail oleh Pemerintah Pusat. Kalau serapan anggaran tidak maksimal, maka Purbalingga bisa menjadi catatan.
“Realisasi penyerapan anggaran menjadi salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah. Jadi, tolong mulai sekarang mari kita ubah mindset lama, jangan melaksanakan realisasi kegiatan mepet di akhir tahun. Kalau bisa dilaksanakan di awal tahun maka segera dilaksanakan, tanpa ditunda-tunda,” tegasnya.
Bupati juga meminta, adanya gerak cepat realisasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
“Mumpung masih di awal tahun, setelah ini saya minta semua bisa disiapkan. Mohon segera tetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan, serta tentukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). SK Pokja (Kelompok Kerja) perlu segera ditetapkan, agar selanjutnya tidak ada kendala dalam pelaksanaan terkait pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.
Menurutnya, yang terpenting adalah upaya follow up jika terdapat berbagai kekurangan-kekurangan. Dan sekiranya prosesnya bisa terus dilaporkan kepada Sekretariat Daerah.
“Kepada seluruh elemen pemerintah, mari kita semua terus bersinergi dan bergerak bersama memberikan yang terbaik terhadap pembangunan daerah Kab. Purbalingga di tahun 2023,” pungkasnya.
Koresponden : B Agung P