Bambang Wuryanto: KomandanTe Stelsel Lahir dari Kesadaran Fikir
Kota Semarang – Sistem demokrasi pada era reformasi semakin bergerak ke arah liberal. Liberalisasi inilah yang kemudian melahirkan spirit individual, termasuk dalam hal elektoral di Indonesia.
Memahami dinamika tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Ir. Bambang Wuryanto, MBA melakukan kontemplasi, perenungan fikir bahwa spirit individual ini tidak cocok dengan ajaran Bung Karno. Maka, PDI Perjuangan Jawa Tengah menyikapi kultur liberalisme yang disesuaikan dengan kultur barisan gotong royong, dan lahirlah sistem KomandanTe Stelsel.
“KomandanTe Stelsel ini adalah hasil dari perenungan fikir atas apa yang diajarkan Bung Karno, lantas lahirlah kesadaran, bahwa sistem Elektoral kita harus disesuaikan dengan spirit zaman tanpa menghilangkan marwah jati diri kita sebagai anak Ideologis Bung Karno,” jelas politisi senior yang kerab disapa Bambang Patjul saat ditemui tim Derap Juang.
Bambang Patjul menekankan, bahwa KomandanTe Stelsel ini adalah sistem yang mengadopsi nilai kegotong royongan sesuai konsepsi Bung Karno yang diaktualisasikan pada Pileg. Untuk itu, ia mengajak setiap KomandanTe untuk memperkuat barisan Partai, bukan sekadar mencari elektoral pribadi dalam kontestasi politik 2024 mendatang, bahkan seterusnya.
“KomandanTe Stelsel ada yang digotong ada yang diroyong. Gotong royong adalah ide Bung Karno. Pasukan yang patah dirawat. Pasukan yang sukses merawat yang patah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bambang Patjul kembali menegaskan, di mana sebagai murid Bung Karno, seluruh kader Partai wajib menerapkan ajaran Founding Father Indonesia itu. Adapun salah satu ajaran Bung Karno adalah memperkuat tenaga kaum Marhaen.
Dikutip dari Risalah Mencapai Merdeka tahun 1933, Bung Karno menegaskan tugas pertama dan terutama Partai Pelopor adalah memperkuat tenaga kaum Marhaen, kaum miskin.
Demikian, untuk mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah, PDI Perjuangan Jawa Tengah menerapkan sistem KomandanTe Stelsel guna memperoleh kekuasaan secara konstitusional. Sehingga nantinya, kekuasaan tersebut harus digunakan untuk menciptakan program dan kebijakan yang pro terhadap wong cilik dan berorientasi kepada tingkat penurunan kemiskinan.
Tim Editor
