Kabupaten Kendal – Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto mengharapkan agar kepala desa tidak ada yang berurusan dengan penegak hukum. Oleh karena itu Kades diminta menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan regulasi yang ada.
Pernyataan itu disampaikan politisi yang akrab disapa Bambang Krebo tersebut dalam Reses dihadapan 50 Kades dari Kab. Kendal yang berlangsung di Hotel Sae Inn, Kota Kendal, Kamis (18/3/2021).
“Saya minta para Kades melaksanakan kewajibannya dengan tertib sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan ada yang berurusan dengan penegak hukum,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, bantuan keuangan Provinsi untuk desa yang setiap tahun dianggarkan melalui Reses dan Musrenbang harus dibelanjakan sesuai dengan perencanaan dan tidak boleh dikorupsi.
Bantuan keuangan desa yang disalurkan dalam bentuk aspirasi anggota DPRD Jateng termasuk dirinya selaku Ketua DPRD Jateng dipastikan turun sesuai dengan jumlahnya dan tidak akan pemotongan sepeserpun.
“Aspirasi yang saya turunkan saya sampaikan tidak ada pemotongan sepeserpun. Kalau ada orang yang mengaku suruhan saya untuk motong tidak usah diladeni, laporkan ke saya,” tegasnya.
Menurutnya, potongan seperti itu akan menurunkan kualitas pekerjaan.
“Kalau saya motong, terus nanti Kades yang menerima pasti akan melakukan pemotongan serupa untuk keuntungan pribadinya. Terus kualitas pekerjaannya jadi bagaimana?,” bebernya.
Bantuan keuangan Provinsi untuk desa selain untuk proyek infrastruktur juga diberikan untuk Desa Wisata, Usaha Tani, dan UMKM.
Koresponden : Sugeng Kustawan
