BATANG, DerapJuang – Sekjen DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang, Hj. Junaenah menyesalkan adanya dugaan kecurangan pada tahapan Pilkades serentak gelombang 3 tahun 2019 Kabupaten Batang yang digelar 29 September 2019 mendatang. Hal tersebut ia ungkapkan pada rapat internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang, di Kantor DPC, Sabtu (7/9/2019).
Rapat digelar menyusul banyaknya aduan masyarakat kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang terkait dugaan pelanggaran pada tahapan Pilkades serentak di 206 Desa se-Kabupaten Batang.
Agenda rapat internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang fokus menyoroti perihal tahapan pelaksanaan Pilkades yang dirasa kurang transparan dan diindikasi ada keberpihakan pada salah satu Bacalon.
Junaenah yang juga merupakan anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Batang dalam rapat tersebut bertekad, pihaknya akan bertemu Bupati dan Dinas terkait supaya segara dibentuk tim supervisi.
“Melalui fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Kabupaten Batang, akan menyampaikan beberapa hal kepada Bupati Batang dan Dinas terkait supaya membentuk tim supervisi kepada BPD dan panitia Pilkades se-Kabupaten Batang tahun ini agar lebih transparan dalam mengenai tahapan yang sudah di atur dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 2019 yang di terbitkan oleh Dispermades untuk bisa dijalankan dan terbuka,” ujarnya.
Sebagai pihak yang menjadi bagian dari unsur pilar politik di Kabupaten Batang, Junaenah merasa khawatir atas kejadian dugaan kecurangan tersebut.
“Hal ini memantik kekhawatiran kami selaku unsur pilar politik di Kabupaten Batang. Saya selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Batang, berharap agar tidak ada dusta diantara kita semua selaku stakeholder demokrasi ditingkat lokal. Semua ini tentu akan menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang H. Ahmad Ridwan meminta kepada semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Pilakdes serentak untuk mematuhi regulasi yang ada. Ia juga berpesan, khususnya kepada Panitia Pilkades agar segera kembali pada aturan yang berlaku pasca terjadinya kecurangan dibeberapa wilayah.
“Kami meminta semua komponen yang terlibat dalam tahapan Pilkades agar berjalan sesuai dengan regulasinya dan kami menitikberatkan kepada Panitia Pilkades supaya segera kembali on the track atas beberapa kasus yang terjadi seperti di Desa Plelen dan Kalimanggis yang tentu tidak menutup kemungkinan pula yang terjadi di desa-desa lain,” kata pria yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Di sisi lain, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Plelen Agus Setianto menolak memberikan keterangan kepada awak media terkait polemik yang terjadi di daerahnya.
Saiful Munir – (dari Laporan Kahar Kab. Batang)
