Bupati Tiwi: Purbalingga Harus Punya Rumah Sakit PONEK

Kabupaten Purbalingga – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ, M.M., yang akrab disapa Tiwi, meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga untuk mengevaluasi Angka Kematian Ibu/Bayi (AKI/AKB). Berdasarkan audit maternal perinatal yang dilakukan Dinkes, bahwa AKI/AKB di Purbalingga ternyata bisa dicegah, salah satunya dengan meningkatkan respon pelayanan.

Bupati Tiwi mengatakan,”ternyata AKI/AKB di Purbalingga 70% bisa dicegah. Jadi, seharusnya ada penanganan yang lebih baik dalam mencegahnya. Hal ini menjadi evaluasi kita bersama,” tutur Bupati Tiwi, dalam acara Coffee Morning dalam rangka percepatan penurunan AKI-AKB, di Pendopo Dipokusumo, Rabu (10/8/2022).

Bupati Tiwi menambahkan, hasil audit juga menunjukan adanya respon time di rumah sakit yang melebihi 30 menit. Data kematian ibu Purbalingga tahun 2021 juga menunjukan dari 27 ibu meninggal, sebanyak 25 diantaranya meninggal di RS. Bupati Tiwi meminta, agar hulu sampai hilir tenaga pelayanan persalinan harus berbenah diri. Hal ini harus dievaluasi, karena ini menyangkut hidup matinya orang.

Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan, serta sarana dan prasarana kesehatan. Kab. Purbalingga juga dituntut memiliki rumah sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).

“Karena sebagian besar kasus-kasus terjadi di hilir (RS). Maka dari itu, kita harus punya rumah sakit PONEK. Nah, ini RSUD Goeteng sedang berprogres. Demikian juga RSIA Ummu Hani. Saya minta RSUD juga harus jadi prioritas, termasuk RSUD Panti Nugroho yang dikhususkan sebagai rumah sakit ibu dan anak. Kalau tidak punya PONEK, memalukan,” imbuhnya.

Tidak hanya di hilir (RS), Bupati Tiwi, yang juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Purbalingga menyoroti hulu pelayanan persalinan, yakni Puskesmas. Tercatat, dari 22 puskesmas yang ada saat ini, sudah ada 13 puskesmas sudah mampu melayani persalinan, 5 diantaranya sudah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Namun, masih ada 4 puskesmas yang belum mampu melayani persalinan. Diharapkann, 22 puskesmas ini kalau tidak PONED, minimal bisa mampu melayani persalinan.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kab. Purbalingga, dr. Jusi Febrianto, MPH mengungkapkan, pihaknya sudah menempuh berbagai langkah untuk menekan AKI-AKB. Pertama, menggandeng Tim PONEK dari RSUD Margono Soekarjo untuk memberi pendampingan. Selain itu, juga memberikan pendampingan kepada Puskesmas PONED oleh Tim PONED Dinkes.

“Kami sudah menyelenggarakan berbagai pelatihan khusus ke Puskesmas, diantaranya, kegawatdaruratan maternal neonatal bagi bidan, blended learning bagi dokter dan bidan puskesmas, serta on job training USG bagi dokter puskesmas. Kita juga sudah melakukan pengadaan USG 14 unit untuk puskesmas, sehingga harapannya, deteksi dini di puskesmas bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari Dinkes Purbalingga, tahun 2021 masih ada 27 kasus kematian ibu. Sementara, tahun 2022 sudah ada 6 kasus. Sedangkan kematian bayi tahun 2021, ada 137 kasus dan tahun 2022 sudah ada 54 kasus.

Koresponden : B Agung P