Bupati Tiwi: Pengembangan BUMDes Dukung Percepatan Akses Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, yang akrab disapa Tiwi menjelaskan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi peluang untuk mempercepat meratanya akses keuangan daerah. Sebagai informasi, Kab. Purbalingga meraih Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award. Bahkan sebelumnya, Kab. Purbalingga pernah menyabet TPAKD Award 2020 atas inovasinya dalam meningkatkan akses keuangan di daerah.
Menurut Bupati Tiwi, dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini, Pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun Pendapatan Asli Desa (PADes). Bupati Tiwi mencetuskan, agar BUMDes yang ada di Kab. Purbalingga bisa diberdayakan untuk mempercepat akses keuangan daerah.
“Dalam waktu dekat nanti teman-teman TPAKD merumuskan terkait dengan program dan inovasi yang akan dirumuskan. Sebab, BUMDes ini memang perlu digarap,” tutur Bupati Tiwi, saat menerima Audiensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, di Ruang Kerja Bupati, Rabu (23/2/2022).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Tiwi juga menyampaikan beberapa keluhan terkait dengan pinjaman online (pinjol) dan investasi bodong yang marak di masyarakat. Pihaknya meminta, antara Pemkab Purbalingga dengan OJK Purwokerto ada kerjasama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dampak dari pinjol yang meresahkan.
“Perlu ada sosialisasi, agar masyarakat tidak tergiur terhadap kemudahan yang diberikan. Pinjol dan bank kloyong cukup marak dan ini menjadi permasalahan di masyarakat. Maka, diperlukan bantuan OJK untuk membantu dalam sosialisasi,” imbuh Bupati Tiwi, yang juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Purbalingga.
Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto, Riwin Mirhadi menyatakan siap mendukung program dan inovasi dari Pemkab Purbalingga. Terkait dengan BUMDes yang didorong untuk bisa mendapatkan TPAKD Award, menurut Riwin, langkah yang bagus dan perlu dicari BUMDes yang nantinya bisa menjadi percontohan, serta memenuhi persyaratan.
“Kalau bisa difasilitasi TPAKD ini bagus. Tinggal nantinya menggandeng lembaga keuangan dan perlu dicarikan percontohannya. Kemudian, tinggal menunjuk OPD terkait untuk melakukan pembinaan,” pungkasnya.
Koresponden : B Agung P
