Melalui Rapat Paripurna, Yunianto Tekankan Pendekatan Humanistik Tangani Pandemi
Kabupaten Temanggung – DPRD Kabupaten Temanggung menggelar rapat Paripurna dan dihadiri seluruh anggota DPRD dan Forkopimda. Rapat berlangsung di Gedung DPRD dan dipimpin oleh Ketua DPRD, Yunianto.
Rapat tersebut, ditujukan untuk menyatukan sinergitas konsep dan praktik dengan orientasi utama penanggulangan Pandemi Covid-19. Berbagai kondisi aktual yang terjadi akibat implikasi dari Covid-19 merupakan tantangan yang harus atur secara komprehensif.
Oleh karenanya, kata Yunianto, pembuatan konsep yang strategis untuk dieksekusi di lapangan adalah hal mendasar yang mesti diperhatikan. Salah satunya dengan membentuk regulasi yang dapat meminimalisir terjadinya penjangkitan Covid-19 serta menstimulasi kebangkitan perekonomian masyarakat.
“Saat ini, Kabupaten Temanggung harus membuat sebuah lompatan yang progresif dan terarah. Jajaran Forkopimda tentu harus saling bersinergi untuk mengaktualisasikan konsep regulasi. Orientasi utamanya adalah di bidang kesehatan dan kebangkitan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung. Di sisi lain, fungsi pelayanan dari birokrasi pemerintahan juga harus kita tingkatkan, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi yang mutakhir,” ungkap Yunianto.
Lebih lanjut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Temanggung juga memberikan pesan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk mengaktualisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara disiplin dan humanis.
Hal tersebut, lanjut dia, dilaksanakan supaya tidak menimbulkan polemik baru di dalam realitas kehidupan masyarakat. Pun juga, pendekatan tersebut juga merefleksikan fungsi etis Trias Politika dalam mengemban amanah rakyat.
“Pemerintah harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi dan SOP yang ada. Pemberian bantuan sosial harus direalisasikan dengan optimal. Crosscheck ke grassroot adalah cara paling efektif. Di sisi lain, satuan petugas dalam melaksanakan tugasnya mesti mengembangkan rasa kemanusiaan sesuai dengan Sila Kedua Pancasila. Jangan sampai terjadi kegiatan friksional yang justru merugikan,” pungkasnya.
Koresponden: Enggar – Zidan
