Kabupaten Pemalang – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang, Nuryani meminta Dinas Sosial untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perbaikan ini dimaksud agar penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang tersajikan lebih tepat sasaran.
Nuryani mengatakan, saat ini situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 sangat memprihatinkan, banyak warga yang kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Sementara bantuan dari pemerintah, sejauh ini masih banyak yang belum tepat sasaran penerimanya serta masih ada oknum yang menyalahgunakan dalam penyalurannya.
Untuk itu, dia berharapan semua pihak untuk bersama-sama melakukan perbaikan DTKS dan harus segera dikebut. “Saya dorong Dinas Sosial agar bekerja sama dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, agar nantinya penerima Bansos yang tersajikan lebih tepat sasaran,” katanya, Selasa (13/7/2021).
Legislator Banteng ini juga meminta terkait program Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) harus menjadi perhatian serius, terkait data penerimanya serta nilai yang diberikan jangan sampai jadi bahan bancakan oknum tertentu.
Nuryani meminta Dinsos segera menganggarkan kegiatan monitoring dan evaluasi khususnya penerima BPNT. “Dinsos diminta lakukan monitoring dan evaluasi (monev) penerima Bansos,” ungkapnya.
Kemudian terkait adanya dugaan pungutan BPNT yang diberitakan beberapa bulan yang lalu, yang dilakukan oleh oknum DPRD dan Pimpinan Partai. Nuryani meminta pihak Bank penyalur juga harus jeli dan memilih agen yang berkompeten.
“Kita kawal hak masyarakat, jangan sampai diganggu siapapun, di masa ekonomi yang masih terpuruk ini jangan dirusuhi,” pungkasnya.
Koresponden : Agus Siswanto
