Jakarta – Program pemulihan sosial dan ekonomi harus tetap menjadi prioritas pemerintah pada 2022 nanti. Selain itu, belanja pemerintah wajib lebih efektif, sedangkan belanja non-prioritas mesti dipertajam. Demikian yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani usai rapat paripurna DPR RI, Kamis (20/5/2021).
“Program-program yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penghasilan bagi rakyat secara langsung dan cepat juga harus diprioritaskan oleh pemerintah,” kata Puan melanjutkan.
Meski demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengingatkan, bahwa kondisi penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 wajib diantisipasi dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2022. Menurut dia APBN harus mampu mengantisipasi bila sewaktu-waktu kondisi pandemi memburuk.
“Kita mesti belajar dari pengalaman di awal tahun ini saat terjadi lonjakan kasus Covid-19, sehingga pengetatan aktivitas masyarakat kembali dilakukan yang kemudian tentu berdampak pada perekonomian,” kata Puan.
Kondisi pandemi Covid-19 memang sempat mengalami lonjakan luar biasa pada awal tahun 2021 lalu. Pada bulan Januari saja, jumlah pertambahan kasus mencapai lebih dari 10.000 kasus positif, angka yang fantasti sejak Covid-19 masuk ke Indonesia Maret 2020. Lonjakan ini pun memaksa pemerintah mengaktifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa dan Bali.
“Kejadian seperti melonjaknya kasus Covid-19 di India yang dampaknya turut merembet ke berbagai belahan dunia juga mesti diantisipasi,” Puan menegaskan.
Di sisi lain, dia mengakui bahwa banyak indikator yang memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meski demikian hal ini bukan jaminan lonjakan Covid-19 tak akan terulang.
Tim Editor
