Kabupaten Purbalingga – Menekan indeks kemiskinan di Kab. Purbalingga adalah komitmen nyata Dyah Hayuning Pratiwi, sosok Bupati Petahana yang kini menahkodai Kab. Purbalingga. Baginya, Kab. Purbalingga saat ini telah memiliki capaian membanggakan; utamanya perihal kemiskinan. Terus menurun, itulah fakta yang terjadi dari tahun 2017 hingga sebelum pandemi Covid-19 memberi warna kelam bagi dunia.
Konsepsi yang terbentuk ini jelas bukan argumentasi dangkal semata. Fakta ini diperkuat dengan data turunnya indeks angka kemiskinan di Kab. Purbalingga. Tepatnya, pada tahun 2017 indeks kemiskinan mencapai 18,8%, selanjutnya di tahun 2018 menjadi 15,62%, dan tahun 2019 turun menjadi 15,03%. Akan tetapi tren positif itu terpaksa terganggu karena faktor pandemi yang menyebabkan indeks angka kemiskinan tahun 2021 naik menjadi 15,9%.
Terlepas dari fakta di atas, Bupati Tiwi tetap merasa bangga, dan berkomitmen penuh untuk selalu berbenah menurunkan indeks angka kemiskinan di wilayahnya. Ia mengungkapkan, pengentasan kemiskinan di Kab. Purbalingga terbentuk atas faktor utama melalui intervensi (pengelolaan) pada desa dengan dibagi sub kategori, yaitu Zona Merah atau rawan kemiskinan. Saat ini, terdata jumlah desa yang berada di Zona Merah adalah 45 desa.
“Kita jelas menggerakan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Desa) untuk melakukan pendampingan desa yang berada pada Zona Merah Kemiskinan. Bukan untuk mengintervensi mereka (dalam tanda kutip). Namun tujuannya jelas, adalah untuk mengetahui persoalan mendasar kemiskinan dan bagaimana solusi konkret yang ditawarkan,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, meski demikian, ia terus mengingatkan supaya Pemkab Purbalingga selalu menekankan kepada seluruh desa (tanpa terkecuali) untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang berorientasi pada empat unsur berikut;
- Pertama, APBD harus pro-poor, artinya secara langsung maupun tidak langsung sasaran penerima program/kegiatan diarahkan lebih banyak untuk dirasakan pada keluarga miskin.
- Kedua, pro-job, memfokuskan kegiatan untuk didesain supaya lebih mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan pemanfaatan potensi desa.
- Ketiga, pro-growth, mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah; utamanya wilayah rentan kemiskinan.
- Keempat, pro-environment, setiap penyusunan/pelaksanaan program serta kegiatan harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pada prinsipnya, Srikandi Purbalingga itu menegaskan untuk terbentuknya kerja sama antara Pemkab dan dunia usaha yang ada, agar memikirkan solusi melepaskan Purbalingga dari belenggu kemiskinan. Sehingga rumus menyatukan semua stakeholder untuk wajib bersinergi pada tiap lini dan sendinya merupakan langkah tepat agar kemiskinan di Purbalingga semakin melandai.
“Kami mendorong agar keempat unsur tersebut dipenuhi agar kemiskinan di Kab. Purbalingga semakin berkurang. Tentunya pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan pemerintah saja. Kami ingin adanya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha agar pengangguran yang berimbas pada kemiskinan bisa diatasi,” pungkasnya.
Penulis : Agung
