Kritik Samuel Wattimena: Saat Retorika Kesejahteraan Terganjal Realitas Anggaran
Jakarta – Tepuk tangan mungkin masih menggema menyambut pidato kenegaraan yang mengusung janji kesejahteraan rakyat. Namun, di lorong-lorong Kompleks Parlemen Senayan, heroisme di atas mimbar itu menyisakan satu pertanyaan fundamental bagi Samuel Wattimena; bagaimana wujud aslinya di lapangan?
Berbicara pada Jumat (14/8/2026), Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan ini tak menampik niat luhur Sang Kepala Negara. Ia sepakat bahwa gagasan yang dilontarkan adalah narasi yang patut diamini.
“Dengan berbagai presentasi beliau, tujuan utamanya menyejahterakan masyarakat. Itu sesuatu yang menurut saya nasionalis sekali,” ungkap Samuel.
Meski begitu, kacamata progresif sang legislator menangkap adanya ironi. Ada jarak yang menganga antara visi besar di istana dengan rekam jejak pelaksanaan kebijakan di akar rumput.
Di sinilah, menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah I tersebut, parlemen tak boleh sekadar menjadi tukang stempel. Komisi VII harus mengambil peran krusialnya: memastikan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja tidak sekadar menjadi pelantang suara, melainkan mesin eksekutor yang mampu menerjemahkan janji manis menjadi program yang menyentuh urat nadi kehidupan warga.
“Menjadi tugas Komisi VII untuk melakukan pengawasan apakah yang beliau sampaikan dengan heroik ini kemudian di berbagai kementerian mereka bisa merealisasikannya,” tegasnya.
Ironi kesenjangan itu paling kasat mata saat menengok nasib sektor ekonomi kreatif. Di satu sisi, negara menggadang-gadang sektor ini sebagai the new engine of growth atau mesin pertumbuhan baru yang menjanjikan kemandirian bagi generasi muda Indonesia.
Namun, alih-alih diberi pupuk agar subur, daya gedor kementerian terkait justru diamputasi oleh kebijakan fiskal.
“Banyak dari mitra kami ini terhambat kapasitas kerjanya karena anggaran yang dipotong. Salah satunya Kementerian Ekonomi Kreatif,” keluh Samuel.
Sebagai seorang perancang busana senior yang puluhan tahun membesarkan industri kreatif, Samuel paham betul bahwa ide dan inovasi membutuhkan bensin untuk bisa berlari.
Memangkas anggaran di sektor ini, baginya, sama dengan menutup ruang gerak dan mematikan potensi jutaan anak muda yang tengah merajut asa di industri kreatif. Dukungan finansial negara adalah bukti keberpihakan yang tak bisa digantikan oleh sekadar dorongan moral.
Kini, ujian sesungguhnya ada di depan mata; Rapat Paripurna DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta Nota Keuangannya.
Bagi Samuel, deretan angka di dalam APBN bukanlah sekadar hitungan teknokratis, melainkan cermin paling jujur dari nurani pemerintah dalam mengurus rakyatnya.
“Kita tunggu nanti, kita lihat mata anggarannya seperti apa,” ujar Samuel memberikan ultimatum halus.
“Kalau memang masih sama, mungkin nanti komentar kita akan berbeda,” tambahnya.
Tim Editor
