Terima Nota Keuangan dari Presiden, Mbak Puan: Harapan dan Kebutuhan Rakyat Harus Terpenuhi dari APBN
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026-2027 sebagai tanda dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Dalam rapat paripurna ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya.
Terkait pemberian Nota Keuangan oleh Pemerintah, Mbak Puan mengatakan bahwa keberhasilan kinerja APBN diukur dari seberapa besar pemenuhannya terhadap harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik.
“APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” ujarnya dalam pidato pembukaan masa sidang DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Mbak Puan menyampaikan, pada tahun 2000 APBN berada pada besaran Rp 197 trilliun. Sedangkan pada tahun 2010, APBN mencapai angka sebesar Rp 1.126 triliun.
“Dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat,” lanjutnya.
Sementara pada tahun 2026, APBN sudah berada di kisaran Rp 3.842 triliun. Angka ini naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” sebutnya.
Mbak Puan lantas menyinggung pemanfaatan APBN untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat, serta memenuhi harapan agar dapat hidup lebih baik.
“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Mbak Puan menegaskan APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan.
“APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tegasnya.
Tim Editor
