Samuel Wattimena Desak Kemenpar Benahi Kualitas SDM, Desa Wisata, dan Pemerataan Insentif Libur Panjang
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Samuel Wattimena, memberikan catatan kritis sekaligus konstruktif kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (04/06/2026).
Rapat yang dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata tersebut mengusung agenda krusial: Evaluasi Kinerja dan Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2026.
Dalam interupsinya, Samuel Wattimena menegaskan bahwa penyerapan anggaran yang tinggi di paruh pertama tahun ini tidak akan berarti banyak jika tidak dibarengi dengan dampak konkret di lapangan.
Secara khusus, legislator PDI Perjuangan ini menyoroti tiga rapor merah yang harus segera dibenahi oleh Kemenpar pada Semester II mendatang.
Tiga Sorotan Utama Samuel Wattimena kepada Menteri Pariwisata:
1. Pertanyakan Kejelasan Program Peningkatan SDM Pariwisata
Samuel menilai program sertifikasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang berjalan selama Semester I masih terjebak pada pendekatan kuantitas, bukan kualitas.
“Kita tidak boleh hanya bangga dengan angka berapa ribu orang yang sudah dilatih. Kemenpar harus menjamin output-nya. Apakah SDM kita di daerah pasca-pelatihan benar-benar mampu menaikkan standar pelayanan (hospitality) dan berdaya saing global? Jangan sampai anggaran besar habis untuk seremonial pelatihan tanpa kejelasan dampak,” tegas Samuel.
2. Tagih Dukungan Nyata untuk Pengembangan Desa Wisata
Sebagai garda terdepan pariwisata berbasis kerakyatan, desa wisata dinilai belum mendapatkan pendampingan dan stimulus yang berkesinambungan. Menurut Samuel, banyak desa wisata yang setelah diresmikan justru berjalan sendiri tanpa dukungan infrastruktur digital dan akses pasar yang memadai.
“Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen pada ekonomi wong kecil. Desa wisata adalah kuncinya. Saya meminta Kemenpar memberikan dukungan nyata, bukan sekadar piala penghargaan atau peresmian, melainkan pendampingan manajemen dan alokasi anggaran infrastruktur penunjang yang berkelanjutan,” tuturnya.
3. Desak Pemerataan Insentif Pariwisata di Musim Libur Panjang (High Season)
Menghadapi momentum musim libur panjang, Samuel mengkritik perputaran uang dan insentif pariwisata yang masih berpusat di destinasi-destinasi padat (omset besar), sementara destinasi berkembang di daerah-daerah terpencil sering kali terabaikan.
“Saat high season, penumpukan wisatawan selalu terjadi di titik yang itu-itu saja. Kemenpar harus mengintervensi ini melalui kebijakan insentif dan strategi promosi yang merata. Berikan stimulus bagi pelaku ekonomi kreatif dan pemandu wisata di destinasi alternatif agar dampak ekonomi libur panjang dirasakan adil di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Rencana Tindak Lanjut Komisi VII
Di akhir pandangannya, Samuel Wattimena meminta Kementerian Pariwisata untuk segera menyerahkan cetak biru (blueprint) perbaikan program Semester II yang mencakup ketiga poin evaluasi di atas sebelum pembahasan anggaran tahun berikutnya dimulai.
Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal ketat realisasi anggaran Kemenpar agar setiap rupiah yang keluar dari APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan para pelaku industri pariwisata di daerah.
Tim Editor
